Masa Depan Pengelolaan BUMN: Mulai Tafsir Penguasaan Negara Hingga Politik Hukum RUU Danantara

Apabila mengadopsi skema yang dilakukan oleh keempat negara di atas, peran sebagai regulator dan pemegang saham seri A dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. 

Ratio legis ini didasari oleh tugas yang dimiliki Kementerian Keuangan yaitu sebagai pelaksanaan kebijakan fiskal, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemungutan pendapatan negara, serta pengelolaan aset dan utang negara, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

Maka, dengan tugas-tugas itu, secara logis Kementerian Keuangan juga dapat menjadi representasi penguasaan negara pada BUMN yakni sebagai pemegang saham seri A.

Meskipun naskah akademis RUU Danantara belum dapat dilihat hilalnya hingga saat ini, namun kedua isu strategis yang telah dikemukakan di atas dapat menjadi rekomendasi bagi pembentuk undang-undang sebagai materi muatan dalam RUU Danantara, serta wujud meaningful participation menyambut momentum tumbuh kembang Danantara dengan asupan “gizi” yang sehat dan tepat sebagai pengelola BUMN di Indonesia.

Penulis: Ferdiyan Ganesha, S.H., M.H., C.L.A. (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Riau)

Disclaimer: Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvOnenews.com. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.