Kemenkes Terima 1.200 Aduan Kasus Perundungan di Lingkungan Program PPDS

Jakarta, tvOnenews.com - Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran telah memberikan sanksi berat kepada dosen pengajar yang melakukan praktik bullying kepada residen yang tengah mengikuti program PPDS bedah syaraf di RSHS Bandung.

Pemutusan studi kepada pelaku bullying dengan kategori berat berjumlah dua orang.

Aksi bullying atau perundungan terhadap residen yang tengah mengikuti Program PPDS tampaknya sudah sering terjadi.

Dokter Aulia Risma Lestari mahasiswa UNDIP diduga bunuh diri akibat perundungan.

Kasus perundungan juga terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 

Miris dan prihatin terhadap praktik bullying atau perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan spesialisasi di Indonesia, khususnya di Departemen Bedah Saraf, upaya pemberantasan telah dilakukan sejak lama, meski belum terlalu menggembirakan.

Bahkan kasus di RSHS Bandung diketahui sejak Tahun 2022 hingga 2024 Juli kemarin.

Terbaru terjadi bullying terhadap presiden yang tengah mengikuti Program PPDS Bedah Saraf di RSHS Bandung oleh seniornya.

Setelah mendapatkan hasil dugaan perundungan, Departemen Bedah Saraf telah memberikan sanksi pemutusan studi bagi dua orang pelaku bullying yang melakukan pelanggaran berat.

Upaya preventif terus dilakukan oleh kampus dan rumah sakit. Namun praktik tersebut masih saja tetap terjadi.

Atas kejadian itu peran pemerintah hadir untuk memberikan kesejahteraan.

Dekan Fakultas Kedokteran UNPAD Prof Yudi Mulyana Hidayat mengatakan jika fenomena perundungan sudah lama terjadi bahkan saat dirinya mengenyam pendidikan.

“Fenomena bullying itu sudah terjadi lama. Bahkan semenjak saya sekolah spesialis pun sudah terjadi itu, tapi mungkin kualitasnya itu tidak seberat seperti sekarang,” tutur Prof Yudi.

Aksi dugaan perundungan pada residen di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Juni tahun 2024 kembali terkuak.

Peserta didik yang menjadi korban tersebut memilih mengundurkan diri dan pengajar atau konsulen dikenakan sanksi.

Ketika Pemprov Jawa Barat mati-matian mencegah dan menghapuskan bullying di tingkat sekolah, nyatanya hal ini malah terjadi di tingkat yang lebih tinggi.

PJ Gubernur Jawa Barat juga menyayangkan terjadinya kasus perundungan di RSHS Bandung yang dilakukan oleh dosen pengajar kepada residen.

Bey Machmudin pun menyayangkan hal ini terjadi, terutama di institusi yang seharusnya memberikan pelayanan kepada pasien dengan baik.

“Jadi bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kalau di dalam sini ada perundungan,” tutur Bey.

Bey pun mengatakan bahwa Pemprov Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan juga Dirut RSHS Bandung yang baru untuk menekan bahkan menghilangkan budaya perundungan.

Siti Nadia Tarmizi, Kepala Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan mengatakan awalnya Menteri Budi Gunadi Sadikin hanya menerima masukan dan juga aduan melalui WhatsApp yang menyebutkan adanya perundungan yang dialami para dokter peserta program PPDS.

“Maka dari itu di tahun 2023 kita membuat suatu hotline ya untuk kemudian mereka yang mengalami perudungan ini melaporkan melalui hotline tersebut. Dari hotline tersebut awalnya kami menerima kurang lebih ada 50 pengaduan tentang pererudungan yang tersebar ya, bukan hanya di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, tapi ada juga di RSUD, ada juga di fakultas kedokteran dan kemudian juga ada di rumah sakit lainnya termasuk rumah sakit swasta,” ungkap Siti Nadia.

Dari 50 tersebut, 30 diantaranya memang ada di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan.  Dari aduan tersebut, Kementerian Kesehatan pun melakukan investigasi awal.

“Awalnya kita meluncurkan tim melakukan investigasi ini. Memang agak sulit ya karena memang ada ketakutan dari para junior” tuturnya.

Namun, setelah adanya investigasi, Kementerian Kesehatan pun mulai memberikan kategori perundungan ringan, sedang, dan berat.

Para pelakunya pun sudah diberikan sanksi mulai dari skorsing, teguran lisan, hingga penurunan pangkat.

Kementerian Kesehatan pun memberikan surat edaran dan petunjuk teknis mengenai penanganan perundungan yang terjadi di lingkungan rumah sakit vertikal.

Saat ini hotline perundungan itu masih terus berjalan. Hingga kini, menurut Nadia, sudah ada sekitar 1.200 aduan dan sekitar 365 yang sudah terverifikasi sebagai perundungan. (awy)