GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

SBY Bicara Soal UU Cipta Kerja, Demokrat Menolak Karena Ada Substansi yang Bermasalah | tvOne

Selasa, 13 Oktober 2020 - 21:51 WIB
  • Reporter :

Bogor, Jawa Barat – Ketua Majelis Tinggi Partai demokrat, Susilo bambang yudhoyono ( Sby) angkat bicara mengenai Undang-undang Cipta Kerja. Presiden ke-6 Republik Indonesia itu juga menjawab sejumlah tudingan yang ditujukan kepadanya melalui akun Youtube terverifikasi, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY juga menjelaskan alasan Demokrat menolak pengesahan Uu cipta kerja, yakni karena adanya substansi yang bermasalah.

Salah satu tuduhan yang diangkat dalam video itu adalah Partai Demokrat menjadi dalang yang menggerakkan, menunggangi, dan membiayai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law yang berakhir ricuh di sejumlah daerah. Seseorang yang duduk di depan SBY mempertanyakan, mengapa dia menjadi kambing hitam atas demo ricuh di tanah air pada Kamis, 8 Oktober 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Enggak tahu saya, enggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Enggak tahu saya, memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami tahun 2016 dulu saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai—sama seperti sekarang—sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu,” jawab SBY.

Dalam video yang tercantum tanggal 11 Oktober 2020 ini, SBY juga mengaku mengerti bila pemerintah sedang mengalami masalah.

“Begini, saya ini  orang tua ya, pernah berjuang jadi prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun, juga mengertilah pemerintahan itu menghadapi banyak masalah dan masalah itu harus dipecahkan. Saya juga dulu mengalami hal begitu. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, enggak baik. Enggak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar,” lanjutnya.

Pria yang juga ayah dari politikus Agus harimurti yudhoyono dan Edhie baskoro yudhoyono ini mengaku tidak terpikir untuk menggerakkan massa seperti yang dituduhkan sejumlah pihak.

“Andaikata saya ini punya kemampuan menggerakkan, gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andaikata saya punya uang—dan tentu uangnya banyak dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga enggak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. Dan begini, memfitnah itu kan sebenarnya menuduh seseorang dalam hal ini yang tidak mengandung kebenaran. Saya menjadi korban. Dan jangan lupa, kemarin elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana, kalau itu dianggap ditunggangi oleh orang seperti saya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina loh, merasa dihina. Dan apalagi memfitnah itu kan mempermainkan kebenaran,” kata SBY di depan sejumlah orang.

Presiden ke-6 RI ini tak yakin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Badan Intelijen Negara (BIN) menuduhnya sebagai orang dibalik unjuk rasa Omnibus Law.

“Saya kok enggak yakin ya kalau Pak Erlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Erlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak ada masalah, saya enggak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara saya kira enggak lah ya,” ungkapnya.

SBY meminta pemerintah menyebutkan siapa yang dimaksud sebagai dalang. Sebab menurutnya, bila tidak dibuka, negara bisa dianggap menyebar berita bohong.

“Kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik. Rakyat saling curiga, kemudian, ya tidak baik. Kesana-kemari beritanya lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan. Kalau tidak nanti dikira negaranya melakukan hoax. Tidak bagus. Karena kita harus percaya pada pemerintah kita,” ujarnya lagi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

SBY pun menjelaskan apa yang menjadi dasar partainya menolak Undang-undang Cipta Kerja.

“Sebenarnya Partai Demokrat itu belum setuju. Tidak setuju kalau malam hari itu RUU itu diketok, disahkan. Yang saya ikuti ada dua alasan Partai Demokrat. Yang pertama diketahui bahwa di sana-sini dari kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah. Masih ada masalah di sana-sini,” jelasnya. (act)

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

KPK Hormati Praperadilan Yaqut Cholil Atas Kasus Kuota Haji
03:02

KPK Hormati Praperadilan Yaqut Cholil Atas Kasus Kuota Haji

KPK menanggapi langkah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapannya sebagai tersangka.
Polisi Bongkar Lab Ganja Rumahan di Jagakarsa, Pasutri Content Creator Diamankan
06:59

Polisi Bongkar Lab Ganja Rumahan di Jagakarsa, Pasutri Content Creator Diamankan

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap laboratorium ganja skala rumahan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. 
Awas! Pelecehan Berkedok Casting Iklan
17:07

Awas! Pelecehan Berkedok Casting Iklan

Pemilik brand streetwear lokal Mohan Hazian kembali muncul ke ruang publik dan menyampaikan klarifikasi terkait dugaan pelecehan seksual yang menyeret namanya. 
Toko Perhiasan di Senayan Disegel Bea Cukai
01:32

Toko Perhiasan di Senayan Disegel Bea Cukai

Sebuah toko perhiasan di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Pusat, disegel petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta. 
Ungkap Peredaran Liquid Vape Berbahaya di Batam, Dijual hingga Rp3 Juta per Botol
05:41

Ungkap Peredaran Liquid Vape Berbahaya di Batam, Dijual hingga Rp3 Juta per Botol

Peredaran rokok elektrik di Kota Batam digemparkan temuan cairan vape yang dicampur zat anestesi berbahaya, etomidate. 
Kecelakaan Maut, Ibu Rumah Tangga Tewas Terlindas Ban Belakang Truk
04:40

Kecelakaan Maut, Ibu Rumah Tangga Tewas Terlindas Ban Belakang Truk

Kecelakaan terjadi saat korban yang merupakan ibu rumah tangga melaju dari arah Bangkinang menuju Pekanbaru dan berusaha mendahului truk yang dikemudikan Edi Rapianto. 
Wali Kota Malang Sidak Alun Alun Usai Viral Satpol PP Merokok Depan Ruang Laktasi
03:36

Wali Kota Malang Sidak Alun Alun Usai Viral Satpol PP Merokok Depan Ruang Laktasi

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melakukan inspeksi mendadak ke Alun-Alun Merdeka setelah viral video anggota Satpol PP merokok di depan ruang laktasi.
DPR Dan Menkes Bahas Iuran BPJS
01:00

DPR Dan Menkes Bahas Iuran BPJS

Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta jajaran BPJS Kesehatan untuk membahas polemik layanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Kejagung Rilis 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO
01:21

Kejagung Rilis 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO

Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya pada periode 2022–2024.
Pemkot Parepare Tetap Layani Peserta BPJS PBI Non Aktif
03:05

Pemkot Parepare Tetap Layani Peserta BPJS PBI Non Aktif

Kisruh terkait dengan penonaktifan kepesertaan BPJS kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI khususnya untuk pasien yang rutin melakukan cuci darah dipastikan tidak terlalu berpengaruh di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
7 Terdakwa Kasus Pelajar Tewas Dikeroyok di Sleman Divonis 8-10 Tahun Penjara
02:53

7 Terdakwa Kasus Pelajar Tewas Dikeroyok di Sleman Divonis 8-10 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis 8 hingga 10 tahun penjara kepada tujuh terdakwa kasus pengeroyokan dan aksi main hakim sendiri yang menewaskan seorang anak di bawah umur.
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Istana
01:33

Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Istana

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta dengan memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait, Rabu (11/2/2026) siang.
Menkes Minta RS Layani Pasien Kronis BPJS
01:12

Menkes Minta RS Layani Pasien Kronis BPJS

Budi mengatakan sebanyak 120 ribu pasien katastropik akan direaktivasi kembali status PBI JK-nya.
Satu Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB
01:17

Satu Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB

Kontak tembak antara aparat TNI dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terjadi di Mile Pos 50, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 
Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Ekspor CPO
01:26

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Ekspor CPO

Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022–2024. Para tersangka terdiri dari tiga penyelenggara negara dan pihak swasta.
Aksi Protes Ribuan Petani Tembakau di Pamekasan, Tuntut Turunkan Tarif Cukai
01:07

Aksi Protes Ribuan Petani Tembakau di Pamekasan, Tuntut Turunkan Tarif Cukai

Ribuan buruh pabrik rokok lokal dan petani tembakau dari berbagai wilayah Madura menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pamekasan, Jawa Timur. 
Polisi Bongkar Upaya Penyelundupan Sabu 14 KG Dari Malaysia
01:15

Polisi Bongkar Upaya Penyelundupan Sabu 14 KG Dari Malaysia

Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan sabu seberat 14 kilogram yang diduga berasal dari Malaysia.
Dua Tas Diduga Bom Ditinggalkan di Area Masjid Pekanbaru
01:56

Dua Tas Diduga Bom Ditinggalkan di Area Masjid Pekanbaru

Penemuan dua tas mencurigakan di area masjid di Jalan Mangga, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa malam, sempat memicu kepanikan warga. 
Detik-detik Truk Tak Kuat Menanjak Berjalan Mundur
01:13

Detik-detik Truk Tak Kuat Menanjak Berjalan Mundur

Sebuah truk kontainer bermuatan beras mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Trans Sulawesi, Sulawesi Selatan, setelah diduga tidak kuat menanjak.

Jangan Lewatkan

Cegah Tangkal Disrupsi Informasi, Sterau Gelar Pelatihan Kreasi Konten Digital Prajurit TNI AU

Cegah Tangkal Disrupsi Informasi, Sterau Gelar Pelatihan Kreasi Konten Digital Prajurit TNI AU

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan penyampaian informasi di media digital (media sosial) di kalangan aparat teritorial TNI AU, Staf Teritorial TNI Angkatan Udara menggelar Bimbingan Teknis Penguatan Literasi Digital.
BPJS Kesehatan PBI Nonaktif Hambat Rujukan Kontrol Penyakit Dalam dan Fisioterapi Warga di Yogyakarta

BPJS Kesehatan PBI Nonaktif Hambat Rujukan Kontrol Penyakit Dalam dan Fisioterapi Warga di Yogyakarta

Beberapa hari terakhir ini, masyarakat di Kota Yogyakarta masih memadati layanan BPJS Kesehatan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) Balaikota setempat.
Layanan Kesehatan Haji Dialihkan ke KemenHaj, DPR Ingatkan Risiko: Belum Punya Pengalaman Teknis Medis

Layanan Kesehatan Haji Dialihkan ke KemenHaj, DPR Ingatkan Risiko: Belum Punya Pengalaman Teknis Medis

Pengelolaan layanan kesehatan haji resmi dialihkan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke Kementerian Haji (KemenHaj). Kebijakan ini langsung disorot DPR RI.
Viral Ribuan Menu MBG Berisi Uang Lima Puluh Ribu Rupiah di Bangkalan

Viral Ribuan Menu MBG Berisi Uang Lima Puluh Ribu Rupiah di Bangkalan

Viral di media sosial, ribuan menu makanan bergisi gratis di Kabupaten Bangkalan berisi uang lima puluh ribu rupiah di setiap ompreng menu MBG. 
BULOG Perkuat Sinergi Layanan Haji, Pastikan Pemanfaatan Beras Indonesia untuk Jamaah 2026

BULOG Perkuat Sinergi Layanan Haji, Pastikan Pemanfaatan Beras Indonesia untuk Jamaah 2026

Perum BULOG menghadiri pertemuan strategis di Annex Building Kantor Urusan Haji Indonesia, Jeddah, bersama Kementerian Haji dan Umrah RI serta BPKH Limited.
DPR Nilai Masalah Data Jadi Alasan PBI BPJS Kesehatan Kerap Carut-Marut

DPR Nilai Masalah Data Jadi Alasan PBI BPJS Kesehatan Kerap Carut-Marut

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai persoalan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang terus berulang bersumber dari masalah data.
FIA Akhirnya Buka Suara Tanggapi Polemik regulasi Mesin Baru untuk F1 2026 Kian Memanas, Dengan Tegas...

FIA Akhirnya Buka Suara Tanggapi Polemik regulasi Mesin Baru untuk F1 2026 Kian Memanas, Dengan Tegas...

Polemik regulasi mesin baru F1 2026 terus memanas jelang musim dimulai. FIA pun akhirnya buka suara melalui Direktur Single-Seater, Nikolas Tombaziz.
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Menurut Indkestat: 79,2 persen

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Menurut Indkestat: 79,2 persen

Survei Indekstat menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencapai 79,2 persen.
Gaet Komunitas Muslim Inggris, Manchester United Bukber di Old Trafford

Gaet Komunitas Muslim Inggris, Manchester United Bukber di Old Trafford

Agenda tahunan ini merupakan inisiasi dari Manchester United bersama komunitas muslim Inggris, Manchester United Muslims Suporters Club (MUMSC).
DPR Nilai Beban Kerja Kemensetneg Besar, Edukasi Sejarah Istana Negara Perlu Dialihkan ke Kementerian Lain

DPR Nilai Beban Kerja Kemensetneg Besar, Edukasi Sejarah Istana Negara Perlu Dialihkan ke Kementerian Lain

Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad, menyoroti beratnya beban Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam mengelola aset negara, khususnya Istana Kepresidenan.
ADVERTISEMENT