Keamanan di Luar dan Dalam Kompleks, Begini Kondisi di Depan Gedung DPR RI
Jakarta, tvOnenews.com - Sejak pagi, Gedung Dpr RI di Senayan terpantau dijaga ketat. Polisi memasang barikade beton di pintu masuk utama serta memperketat pengamanan di dalam kompleks parlemen.
Langkah ini dilakukan menyusul adanya ajakan unjuk rasa dari kelompok yang menamakan diri Revolusi Rakyat Indonesia.
Seruan aksi yang tersebar melalui media sosial ini ditujukan kepada mahasiswa, buruh, petani, dan masyarakat umum, sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
Sementara itu, di dalam gedung DPR, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama sejumlah kementerian untuk membahas RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Rapat dimulai pukul 10.30 WIB dan berlangsung terbuka. Beberapa poin krusial yang dibahas antara lain transformasi Badan Pengelola Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, pelibatan petugas non-muslim dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk wilayah minoritas, serta pengalihan kewenangan distribusi kuota haji reguler sepenuhnya ke pemerintah pusat.
Selain itu, usia minimal pendaftar haji diturunkan menjadi 9–13 tahun, dengan kuota haji tetap dibagi 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Pembahasan RUU ini dilakukan maraton sejak Jumat hingga Senin, lantaran pemerintah Arab Saudi memberi batas waktu penyerahan dana pengembalian haji (down payment) agar kuota jemaah Indonesia tetap terjamin.
Ketua Komisi VIII, Marwanda Sopang, menegaskan bahwa keputusan tingkat dua diharapkan dapat dibawa ke rapat paripurna pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Sementara itu, di luar gedung, ratusan massa mulai berkumpul sejak pukul 10.00 WIB.
Mereka memprotes kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan.
Aksi ini memicu pengamanan ekstra, dengan jalan di depan kompleks parlemen ditutup untuk kendaraan dan barikade beton dilapisi oli guna menghalau massa.
