Poltracking Beberkan Hasil Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo
Jakarta, tvOnenews.com - Tepat setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah capaian dan tantangan menjadi sorotan publik.
Dalam refleksi satu tahun masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo menyatakan dirinya berani berdiri di depan rakyat Indonesia dengan percaya diri, menegaskan bahwa pemerintah secara bertahap telah memenuhi janji-janji kampanye yang diusung.
Selama satu tahun terakhir, beberapa program prioritas nasional telah dijalankan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025, serta Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertengahan Juli 2025.
MBG bertujuan memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia, sementara Sekolah Rakyat difokuskan bagi keluarga kurang mampu guna memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program cek kesehatan gratis dan Koperasi Merah Putih, yang dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.
Lembaga survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 78,1%.
Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, menjelaskan bahwa masyarakat menilai positif kepemimpinan Presiden Prabowo yang dianggap tegas dan berwibawa, serta sejumlah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran.
Namun, sekitar 19,3% responden mengaku belum puas, dengan alasan utama adalah kondisi ekonomi yang belum stabil, bantuan yang belum merata, dan masih adanya kasus korupsi.
Ia menyoroti bahwa fokus Prabowo terhadap masyarakat menengah ke bawah telah mulai menunjukkan hasil, meski tantangan di bidang ekonomi masih besar.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, yang juga politisi Partai Gerindra, menegaskan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah “langkah awal transformasi bangsa.”
Ia memaparkan bahwa Presiden Prabowo telah menelusuri berbagai potensi kebocoran anggaran negara hingga lebih dari Rp300 triliun, yang kemudian dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan.
Meski tingkat kepuasan publik cukup tinggi, survei Poltracking juga menunjukkan 40% masyarakat menilai perlu dilakukan reshuffle kabinet, dengan alasan utama kinerja sejumlah menteri yang dianggap belum maksimal.
Bidang ekonomi menjadi perhatian khusus dengan tingkat kepuasan hanya 57%, menunjukkan perlunya langkah strategis lanjutan dalam memperkuat daya beli masyarakat dan stabilitas harga.
Pemerintahan Prabowo-Gibran kini menghadapi tahun kedua yang penuh tantangan, menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi dengan perbaikan tata kelola hukum serta komunikasi publik yang lebih efektif.
