Wakapolri Ungkap Alasan Warga Beralih Melapor ke Damkar Dibanding Polisi
Jakarta, tvOnenews.com - Fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor ke pemadam kebakaran (Damkar) ketimbang polisi semakin mencuat.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui hal tersebut saat rapat bersama Komisi III DPR, seraya menyebut waktu respons layanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) masih berada di atas standar ideal internasional, yakni 10 menit.
Dalam beberapa kasus, Damkar kerap menerima laporan nonkebakaran seperti evakuasi ular, menyelamatkan jari anak yang terjepit jendela, hingga mengusir makhluk gaib.
Situasi tersebut dinilai menjadi indikator kuatnya kepercayaan publik terhadap kecepatan layanan Damkar.
Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut lambatnya respons kepolisian dipengaruhi banyak faktor, mulai dari keterbatasan personel hingga sarana pendukung.
Ia menambahkan persoalan moralitas, motivasi, hingga manajemen internal juga menjadi tantangan.
Menurutnya, beberapa anggota kesulitan bergerak cepat karena fasilitas terbatas, sehingga berdampak pada budaya kerja di lapangan.
Arianto mengungkapkan hingga kini belum ada sanksi tegas bagi anggota yang tidak mengangkat panggilan darurat, meski mekanisme 110 telah dibuat lebih ketat namun panggilan otomatis dialihkan dari polsek ke polres, lalu ke polda jika tidak terjawab tiga kali.
Ia mendorong penerapan pakta integritas bagi para kapolsek untuk memastikan layanan publik berjalan optimal.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Hasibuan, menilai peningkatan layanan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan anggaran operasional yang memadai.
Menurutnya, beban kasus polisi jauh lebih berat dibanding Damkar. Ia mencontohkan Polri menangani ratusan ribu laporan kriminal setiap tahun, dengan jumlah personel yang terbatas di tingkat polsek.
Edi menilai perbaikan respons cepat harus dibarengi transparansi penanganan laporan agar masyarakat mengetahui perkembangan laporannya.
Ia menegaskan fenomena “lapor Damkar” seharusnya menjadi momentum bagi Polri untuk memperbaiki kualitas layanan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat pengawasan internal.
