Gempa Manggarai NTT Masih Selalu Terjadi, Aktivitas Pendidikan Diliburkan
Manggarai, tvOnenews.com - Sebanyak 104 sekolah di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7.
Pemerintah daerah memutuskan kegiatan pembelajaran di sekolah dihentikan sementara hingga 28 Agustus 2026.
Kerusakan tersebut menjadi bagian dari hampir 6.000 bangunan di Manggarai yang terdampak gempa. Dari 104 sekolah yang rusak, sekitar 53 sekolah mengalami kerusakan berat. Sekolah yang terdampak mencakup jenjang PAUD hingga perguruan tinggi.
Dinas Pendidikan setempat kemudian menetapkan pembelajaran mandiri bagi siswa selama masa penanganan bencana. Kebijakan tersebut berlaku mulai 18 hingga 28 Agustus 2026.
Sebelumnya, seluruh kegiatan belajar mengajar telah diliburkan sejak gempa terjadi. Setelah masa tersebut, siswa diminta melanjutkan pembelajaran secara mandiri dari rumah dengan pendampingan orang tua.
Gempa susulan masih terjadi di wilayah Manggarai. Dalam dua jam terakhir, tercatat tiga kali gempa susulan.
Berdasarkan data BMKG yang diterima di lapangan, jumlah gempa susulan sejak gempa utama telah mencapai lebih dari 1.800 kali.
Kondisi tersebut membuat warga masih berhati-hati dan sebagian memilih bertahan di lokasi pengungsian. Pemerintah dan tim penanggulangan bencana terus memantau aktivitas seismik serta kondisi masyarakat terdampak.
Distribusi bantuan untuk korban gempa juga terus meningkat. Berbagai pihak mulai menyalurkan logistik yang kemudian ditampung di posko bersama dan didistribusikan dari Ruteng menuju wilayah dengan konsentrasi pengungsi.
Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Reok, Reok Barat, Cibal, dan Cibal Barat menjadi lokasi prioritas distribusi karena memiliki banyak pengungsi.
Namun, distribusi bantuan masih menghadapi persoalan karena sebagian warga mengungsi secara mandiri di tenda-tenda darurat yang dibangun di sepanjang jalan.Â
Warga mengeluhkan bantuan selama dua hari terakhir lebih banyak diarahkan ke posko pengungsian utama sehingga lokasi pengungsian mandiri berisiko terlewat dari pendataan.
Pemerintah daerah diharapkan memperluas pendataan dan distribusi agar kebutuhan seluruh warga terdampak, termasuk mereka yang mengungsi secara mandiri, dapat terpenuhi.
