Sopir Angkutan Umum Keluhkan Kebijakan Beli BBM Pakai Aplikasi, Pengamat Sosial Angkat Bicara Pertanyakan Keuntungan

Jawa Barat - Rencana pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perubahan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan biosolar menggunakan Aplikasi MyPertamina pada tanggal 1 Juli 2022 besok, akan berlaku di sejumlah daerah termasuk Kota Tasikmalaya.

Rencana kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah sopir angkutan umum dan pengemudi taksi online di Kota Tasikmalaya. 

Penolakan dari sejumlah sopir angkutan umum dan pengemudi taksi online ini dikarenakan tidak seluruh sopir memiliki ponsel canggih atau smartphone. 

Salah seorang sopir angkutan umum 02 Kota Tasikmalaya, Yadi Supriadi mengatakan dirinya dan rekan sopir angkutan umum yang lain belum mengetahui terkait adanya penerapan aturan tentang aplikasi MyPertamina menjadi syarat untuk melakukan pengisian BBM jenis Pertalite dan Biosolar. 

Terlebih, bagi sopir yang sudah berusia lanjut dinilai akan menyulitkan untuk mengoperasikan ponsel canggih. Pasalnya, saat ini banyak sopir angkutan umum yang usianya tua. 

"Saya tidak tahu adanya aturan itu, tetap kalau ada juga akan membingungkan, tidak semua sopir angkutan umum di Kota Tasikmalaya mempunyai hp yang canggih, terutama supir yang usianya sudah lanjut kebanyakan masih menggunakan hp jadul," kata Yadi Supriadi, saat ditemui di pangkalan angkutan umum Jalan Dokter Soekardjo, Tasikmalaya, Kamis (30/06/2022).

Baca Juga

Pantas Kades Menolak Keras Penjagaan Jembatan Cirahong Dihentikan Dedi Mulyadi, Penghasilannya Fantastis

Menurut Yadi, ia tak bisa menolak kebijakan pihak Pertamina dan jajarannya. Namun, disamping mengeluarkan kebijakan, pihak Pertamina harus melihat kondisi di masyarakat. 

Saat ini, kondisi penumpang sedang sepi, apalagi disulitkan dengan pembelian pertalite dan biosolar harus memakai aplikasi Mypertamina. 

"Ya kalau kebijakan-kebijakan silahkan saja, tapi kan harus lihat kondisi di lapangan. Sekarang kan situasi penumpang lagi sepi, apalagi disulitkan dengan beli bensin harus pake aplikasi. Kalau hemat saya mah sih, khusus angkutan umum mending gausah aja deh," pungkas Yadi. 

Hal senada dikatakan salah seorang pengemudi taksi online Hengky, menurutnya meski pengemudi transportasi online sudah terbiasa menggunakan smartphone dalam menarik penumpang. 

Namun, dengan adanya kebijakan membeli BBM menggunakan aplikasi dinilai bakal menyulitkan.

"Bakal merepotkan juga sih, walaupun kami sudah terbisa menggunakan hp canggih, khawatirnya saat pengisian menggunakan aplikasi MyPertamina akan berbenturan dengan orderan penumpang yang masuk melalui aplikasi drivernya itu sendiri," kata Hengky

Hengky menilai pihak Pertamina ambigu dalam menerapkan kebijakan tersebut. Lantaran, sepengetahuannya di area SPBU tidak diperbolehkan untuk mengoprasikan ponsel. 

"Kan biasanya juga di SPBU itu tidak boleh menggunakan hp, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kenapa sekarang bayar BBM justru harus menggunakan Aplikasi Mypertamina dengan menggunakan hp," ucap Hengky

Sementara itu, pengamat sosial Tasikmalaya, Asep M Tamam menilai inisiatif pihak pertamina mengeluarkan kebijakan penerapan pembelian pertalite dan biosolar menggunakan aplikasi dimungkinkan agar masyarakat bisa terbiasa menerapkan pendidikan literasi digital. 

Namun, pihak Pertamina harus siap dengan konsekuensi atau komitmennya. Misalnya dengan kebijakan baru ini, apa keuntungan bagi masyarakat seperti mempermurah atau mempermudah.

"Jadi mungkin di Tasikmalaya itu mau mulai diterapkan pendidikan literasi digital, jadi segala sesuatu itu berbasis aplikasi. Nah pertanyaannya, sudah siapkah warga Tasikmalaya untuk berprilaku digital seperti itu. Apakah warga Tasik sudah siap kalau misalkan menggunakan aplikasi untuk biosolar dan pertalite ini. Nah kalau siap ya tentu harus ada komitmen bahwa pengguna mendapatkan keuntungan," kata Asep M Tamam

"Apa keuntungan yang bisa didapat dari pengaplikasian kebijakan itu. Karena kan kebijakan aplikasi itu untuk mempermudah pembelian BBM, kalau kemudian tidak mempermudah dan tidak mempermurah kenapa harus dipaksakan. Kalau sekedar untuk uji coba, bisa tetapi kemudian tidak harus mempersulit pihak lain. Kedua harua betul-betul mempermudah, dan yang paling penting harus mempermurah," sambung Asep. 

Asep menambahkan, jika uji coba kebijakan ini tidak berhasil, pihak Pertamina tak harus memaksakan kehendak. 

Namun, di sisi lain, adanya kebijakan seperti ini juga merupakan pendidikan bagi masyarakat bahwa di era modern ini semua harus serba digital. Pada akhirnya, masyarakat harus siap dengan kebiasaan baru.

"Jika kemudian uji coba ini tidak berhasil, ya tidak harus dipaksakan. Tetapi juga di sisi lain, ini kan pengajaran tentang literasi digital, bahwa masyarakat pada akhirnya harus siap dengan kondisi seperti ini, toh mereka juga udah biasa berjualan atau berbelanja dengan berbasis digital."

"Dari dulu, uji coba apapun pasti pro kontra, tetapi semua keluhan dan suara rakyat ini harus menjadi bahan pertimbangan. Jadi Pertamina juga jangan berjalan sendiri harus mempertimbangkan juga berbagai keluhan dan pendapat terutama keberatan dari kalangan bawah," pungkas Asep. (dai/ree)