Pemilu 2024 Diduga Ada Pemilih Siluman, KPUD Jatim Lakukan Strategi Ini

Tanggapan atau masukan masyarakat serta data pengguna ini sangat diperlukan dalam rangka koreksi, manakala ada data yang kurang. Perlu diketahui kemutahiran data ini penting. Pihak KPU tidak bisa mencegah orang itu tidak bergerak, atau tidak pindah.

“Misalnya hari ini cocok atau coklit itu kemarin kemudian Februari yang lalu kami mencoklit posisi, misalnya bisa jadi masih hidup atau dia di Surabaya bisa jadi hari ini bulan Juni dari masa sekarang sudah 4 bulan berjalan posisi sudah berubah, yang tadinya hidup bisa meninggal, yang tadinya di Surabaya sudah pindah keluar daerah.Karena itu,  sangat dibutuhkan  masukan dari masyarakat  sebelum DPT  ditetapkan,” terang Nurul.

“Jadi kalau  yang namanya siluman siluman itu, saya juga enggak paham yang dimaksud. Maka kalau ada  berita begitu atau ada informasi yang akurat silahkan konfirmasi kepada kami,  mana datanya yang dimaksud siluman. Nanti akan kami proses ke data kami,” kilahnya.

Alumni Universitas Airlangga Surabaya ini mengakui jumlah tenaga penyelenggara pemilu  ada keterbatasan-keterbatasan ,  untuk di tingkat Kelurahan atau Desa hanya 5 orangm  sedangkan di tingkat kecamatan ada 3 orang.  

Karena itu, dia berharap  pada masyarakat untuk menginformasikan kepada petugas KPU di daerah hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Jadi peran serta masyarakat itu sangat kami perlukan. KPU itu tidak mungkin bisa memutakhirkan data tanpa bantuan masyarakat. Informasi dari masyarakat itu sangat penting bagi kami untuk memastikan apakah data itu sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak. Jadi kami tidak menutup mata , tidak menutup diri kok, kalau misalnya ada masukan-masukan justru kami berterima kasih kepada masyarakat,” tandasnya. (msi/aag)

Baca Juga

Rugikan Negara Rp 11,8 Miliar Kasus Dana Hibah, Ketua KPU Prabumulih Dituntut 10 Tahun Penjara