MKMK Akan Gelar Sidang Kode Etik Dugaan Pelanggaran Hakim MK, Diharapkan Putusannya Sebelum Penetapan Capres Cawapres

Prof Bowo menyebutkan, MKMK memang harus cepat merespon laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, hal ini selain isunya berat, namun juga waktunya mepet dengan jadwal masa penetapan yang dilakukan KPU RI terhadap capres cawapres. 

“Jadi diharapkan putusan MKMK  keluar ini sebelum jadwal penetapan KPU RI terhadap capres cawapres,” harap Bowo.

“Nanti putusan MKMK ini seperti apa? Kita tunggu saja seperti apa putusannya. Yang jelas MKMK akan meneliti bukti-bukti dengan cermat terkait dugaan adanya pelanggaran hakim konstitusi. Selain itu juga mendengar dari keterangan para saksi ahli. Nah dari situlah nanti MK ini akan memberikan putusan,” papar lelaki penggemar nasi pecel ini.

Bowo menambahkan, jika para hakim konstitusi ini terbukti melanggar kode etik maka mereka akan mendapatkan sanksi.

”Ya, sanksinya bisa terberat, sedang, atau sanksi ringan, ono bergantung dari fakta dan bukti-bukti yang digelar selama sidang MKMK. Kalau sanksi terberat bisa jadi diusulkan diberhentikan dan diganti dengan hakim yang lain. Kalau sanksi ringan hanya bersifat teguran tertulis saja,” ucap Bowo, saat ditemui di kantornya di kawasan Rungkut, Barata Surabaya.

Dalam materi laporan, ada yang menuntut supaya putusan MK tersebut dibatalkan. Menurut Prof Bowo, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena putusan MK sudah bersifat mengikat.

Baca Juga

Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2026, Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan Melalui Penguatan Persatuan, Pengabdian dan Kepedulian Sosial

“Putusan MK itu mengikat. Meski demikian, masih bisa menggugat melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA), terkait putusan KPU RI yang menetapkan capres capres berdasarkan putusan MK tersebut,” tandasnya. (msi/far)