Babak Baru Politisi Nasdem Jadi Tersangka, Mantan Anggota DPRD SUMUT Beberkan Bukti Pusaran Bisnis Migas Libatkan Anggota DPR RI

Medan, Sumut - Mantan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, Indra Alamsyah membantah keras bahwa kesepakatan kerjasama antara dirinya dan tiga koleganya dengan PT Dirgantara Deli Trans dianggap ‘Bodong’.

Kepada tvOnenews.com, Senin (17/10/2022) siang, politisi senior itu menjelaskan awal mula terjalinnya kerjasama antara dirinya dengan Nurma, selaku pimpinan PT Dirgantara, terkait kesepakatan pembagian DO (Delivery Order) LPG 3 Kg.
"Pada Juli 2015, Nurma selaku pimpinan menawarkan keagenan PT Dirgantara tentang 5 DO Gas Elpiji 3 Kg kepada saya dengan nilai kerjasama Rp3,5 miliar," bebernya.

Dijelaskan Indra, setelah mendapat izin dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Dirgantara, Nurma dan dirinya akhirnya membuat akta jual beli, dengan nomor 2 tanggal 4 Juli 2015 di Kantor Notaris Lindawani Girsang. 

"Setelah itu, saya mengajak dua kolega saya yakni Robby Anannga dan Dalmeria Sikumbang untuk bersama-sama menjalankan usaha ini," ucapnya.

Karena adanya beberapa aturan meski telah mendapat izin dari Pertamina, seperti pasal yang mengatur bahwa PT Dirgantara tidak boleh mengalihkan penjualan pada pihak manapun, ia dan Nurma bersepakat membatalkan perjanjian pada 4 Desember 2017.

"Karena ada aturan hukum, perjanjian dibatalkan dan operasional masih saya yang pegang. Dan uang yang sudah saya setorkan di awal perjanjian sebesar Rp3,5 miliar tidak dikembalikan," tegasnya.

Setelah membatalkan perjanjian dengan dirinya, Nurma di hari yang sama juga membuat perjanjian dengan Robby Anangga, untuk menggantikan posisi Indra Alamsyah seperti di kesepakatan awal.

"Karena hal itu lah, Robby, Dalmeria dan saya membuat kesepakatan pembagian DO. Dalam hal ini kami membuat kesepakatan di Kantor Notaris Muhammad Dodi Budiantoro. Ada dua kesepakatan yang dibuat yakni dengan akte nomor 1185 antara saya dengan Robby serta akte nomor 1184 antara, Robby, Dalmeria dan saya," jelasnya. 

Menurutnya, perjanjian yang dibuat Robby Anangga dan Nurma menjadi landasan hukum bagi Robby untuk membuat kesepakatan antara dirinya dengan Indra Alamsyah dan Dalmeria Sikumbang.

"Kalau bahasa owner yang mereka permasalahkan, itu draft dari notaris, bukan permintaan kita. Intinya semua perjanjian yang dibuat berlandaskan hukum," tegasnya.

Diterangkannya, untuk menghindari masalah, Nurma dan Robby juga diketahui membatalkan kesepakatan yang dibuat pada 4 Desember 2017 lalu dan pembatalan itu dilakukan pada Mei 2021. 

Selain itu, Indra kembali menekankan setelah pembatalan perjanjian antara dirinya dan Nurma, ia juga mengaku tidak menerima pengembalian dana sebesar Rp3,5 Miliar, yang menjadi dana awal terjalinnya kerjasama.

"Hal itu sendiri diakui Nurma saat menjalani gelar perkara di depan penyidik Poldasu beberapa waktu lalu," urainya.

Terakhir, Indra juga menjelaskan kalau saat ini memang ada silang sengketa antara Robby Anangga dengan Dalemria dan berlanjut dengan laporan ke Poldasu, hingga penetapan tersangka yang didapat Robby. 

"Kalau itu, saya tidak mencampuri, karena internal mereka berdua. Jadi kembali saya tegaskan kalau kesepakatan yang dibuat dengan PT Dirgantara tersebut tidak cacat hukum dan bukan 'Bodong'," tutupnya.

Sementara itu, kuasa hukum terlapor Robby Anangga yang kini sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik menyebutkan, penetapan tersangka tergadap kliennya merupakan bentuk masalah yang diada-adakan dan diduga kuat adanya intervensi, atas hal tersebut pihaknya sudah melaporkan penyidik kepada Kadiv Propam dan meminta Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dicopot. 

Lanjutnya, Syarwani menjelasakan gugatan yang diajukan oleh PT Dirgantara Deli Trans selaku pihak yg mendapat izin menjadi agen penyaluran/distribusi LPG 3 Kg untuk di Kabupaten Deli Serdang, bukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melainkan di Pengadilan Negeri Medan, dan atas gugatan yg diajukan oleh Direksi PT Dirgantara Deli Trans, ternyata oleh Majelis Hakim PN Medan telah dikabulkan dengan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum kesepakatan bersama.

"Jadi kalau sudah ada dasar hukum maunya mereka patuh pada aturan itu atas dasar itu dan kemudian dalam kesepakatan 1 Februari itu adalah bodong yang haram hukumnya. Karena apa? Karena Pertamina hanya memberi divisi LPG itu kepada PT Dirgantara Deli Trans,  di mana dalam kesempatan antara mereka ada satu pasal kriteria yang menyampaikan bahwa Dirgantara tidak boleh mengalihkan kepada siapapun," jelas Syarwani. (Bsg/Nof)