Tidak Bikin Ruwet, Menteri BUMN Erick Thohir Pastikan Layanan Digital Pemerintah Melalui GovTech Mudah Digunakan

Jakarta, tvOnenews.com - Puluhan ribu aplikasi pemerintahan yang tidak terintegrasi dan membuat ruwet masyarakat, pemerintah meluncurkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. Layanan yang disatukan dalam GovTech ini dipastikan akan lebih mudah digunakan masyarakat. 

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan layanan digital Nasional melalui Government Technology (GovTech) Indonesia mudah digunakan oleh masyarakat atau "user friendly" tanpa adanya komplikasi yang rumit.

"Kita coba memastikan, mengedepankan bahwa 'friendly user', jadi 'user friendly' yang memudahkan untuk masyarakat bisa melakukan sistem GovTech ini tanpa komplikasi yang rumit," kata Erick Thohir saat peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Di depan Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Erick menjelaskan bahwa melalui penugasan pemerintah, PT Peruri telah ditunjuk menjadi penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau GovTech Indonesia.

Penugasan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Lewat GovTech, Kementerian BUMN dan Peruri berupaya mengakselerasi transformasi digital dan memberikan layanan publik pemerintah yang terpadu, solutif dan transparan.

Baca Juga

Luhut Klaim GovTech Tekan Bansos Salah Sasaran dari 77,6% Jadi di Bawah 10%: Tutup Kebocoran Sana-sini

Integrasi layanan publik dari tujuh kementerian yang dikembangkan oleh Peruri ini juga tidak terlepas dari karya 400 talenta unggul BUMN maupun swasta.

Erick menambahkan bahwa GovTech Indonesia merupakan perbaikan dan proses bisnis yang terpadu, transparan dan terukur.

"Karena Bu Menkeu selalu bilang semua harus terukur transparan agar semua program-program yang Bapak (Presiden) luncurkan sebagai pimpinan Negara bisa tepat sasaran dan tidak perlu dipertanyakan dan diperdebatkan lagi di kemudian hari," kata Erick.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyoroti banyaknya jumlah aplikasi dan platorm di berbagai instansi pemerintahan. Banyaknya aplikasi yang tidak terintegrasi ini harus segera dihentikan karena justru membuat ruwet pelayanan pemerintah. 

"Di kementerian, di lembaga, di pemerintahan provinsi, di pemerintahan kabupaten kota 
ada 27 ribu lebih aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri - sendiri, yang kerjanya juga sendiri sendiri," kata Presiden Jokowi. 

Banyaknya aplikasi ini, menurut Presiden Jokowi, justru tidak terintegrasi dan tumpang tindih, sehingga membuat ruwet pelayanan ke masyarakat.  "Kalau sudah ada (aplikasi) yang baru, apa yang terjadi, install lagi, isi data lagi, ruwet ruwet, inilah yang kita stop," katanya. (hsb)