Waduh! Tantangan Prabowo Tahun Depan Bertambah Lagi, Sri Mulyani Ungkap Masalah Ini Bisa Bikin PDB Anjlok 10 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada sejumlah tantangan besar di awal masa pemerintahannya pada 2025 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mewanti-wanti masalah besar yang akan membuat Produk Domestik Bruto (PDB) anjlok hingga 10 persen di 2025.

Tantangan besar tersebut adalah mengenai perubahan iklim global yang diperkirakan akan berdampak besar dan sistematik terhadap perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam acara Standard Chartered’s Decarbonisation Opportunities in ASEAN di Jakarta, pada Jumat, 6 September 2024 kemarin.

"Berbagai studi menunjukkan skenario terburuk yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim adalah penurunan PDB hingga 10% pada tahun 2025," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang dikutip, Minggu (8/9/2024).

Berdasarkan data World Meteorological Organization menunjukkan, tahun 2023 menjadi tahun dengan suhu terhangat dengan kenaikan suhu global mencapai 1,45 derajat celcius dibandingkan masa pra-industri.

Baca Juga

Presiden Prabowo Pastikan Bantuan Beras 10 Kilogram Berlanjut hingga Desember 2026

Oleh karena itu, Sri Mulyani memaparkan bahwa kenaikan suhu secara global tersebut akan memberikan imbas besar pada tahun depan.

Bendahara Negara itu memaparkan, kenaikan suhu udara meningkatkan potensi terjadinya bencana alam. Potensi buruk ini kemudian bisa mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur.

Perubahan iklim, pada damak yang lebih serius, akan mengakibatkan ketidakstabilan sosial politik.

Hal ini akan menyebabkan kelompok masyarakat miskin dan rentan akan menjadi yang paling terdampak.

Maka dari itu, Sri Mulyani menekankan peran penting seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta untuk gencar melakukan upaya dekarbonisasi.

"Karena ini adalah upaya yang memerlukan biaya besar. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, semua pemangku kepentingan, tidak hanya sektor publik, tetapi juga sektor swasta, dan bagaimana kita akan menciptakan lingkungan yang tepat bagi sektor swasta untuk berpartisipasi," ujar Sri Mulyani.

Ancaman Kelangkaan Beras setelah Prabowo-Gibran Dilantik

Beberapa Waktu lalu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan adanya potensi kelangkaan beras pada awal tahun 2025.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (4/9/2024), Bos Bulog menjelaskan bahwa ada kemungkinan Indonesia mengalami defisit beras nasional hingga 3 juta ton di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.