Luhut: Pemerintah Harus Berikan Stimulus Sebelum Berlakukan Tarif PPN 12 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pemerintah perlu menyiapkan stimulus sebelum penerapan tarif PPN 12 persen.

Stimulus itu dalam bentuk subsidi kelistrikan.

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah sedang menyiapkan stimulus tersebut.

Dengan begitu, jika tidak memungkinkan stimulus dihadirkan pada akhir tahun ini, maka penerapan PPN 12 persen akan molor.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menerapkan PPN 12 persen per 1 Januari 2025.

"PPN 12 persen sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," kata dia, melansir ANTARA, Rabu (27/11/2024)

"Ya hampir pasti diundur," lanjut Luhut.

Ia menekankan timulus atau insentif itu hanya diberikan kepada masyarakat melalui bantuan sosial ke kelas menengah.

Soal opsi subsidi listrik, Luhut mengatakan, agar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sebagai bantalan dalam penerapan PPN 12 persen, tidak dijadikan modal judi "online" atau judol.

"Tapi diberikan itu ke listrik. Karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijudikan lagi nanti," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU).

Saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, dikutip di Jakarta, Kamis(13/11), Menkeu menjelaskan, penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Wacana PPN 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021.

Kala itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi COVID-19. (ant/vsf)