Kementerian ATR Mendapatkan Pinjaman Rp5,72 Triliun dari Bank Dunia

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperoleh pinjaman senilai 353 juta dolar AS, atau sekitar Rp5,72 triliun berdasarkan nilai tukar rupiah sebesar 16.210 per dolar AS pada 8 Januari 2025. Pinjaman ini berasal dari Bank Dunia (World Bank) untuk mendukung pelaksanaan berbagai program agraria dan tata ruang di Indonesia.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, menyatakan bahwa total pinjaman yang diberikan Bank Dunia sebesar 658 juta dolar AS, atau sekitar Rp10,66 triliun, yang akan digunakan oleh tiga kementerian, yakni Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau ATR/BPN dari itu dapat 353 juta dolar AS," ujar Nusron usai menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Nusron menjelaskan bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung sejumlah program prioritas di Kementerian ATR/BPN. Salah satu fokus utama adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan ruang dan memandu pembangunan secara lebih terarah.

Selain itu, program lain yang menjadi prioritas adalah pembuatan peta kadaster, yang berfungsi untuk mendokumentasikan status dan kepemilikan tanah secara rinci. Pemetaan dan pendaftaran tanah ulayat, yang mencakup hak atas tanah adat, juga akan menjadi bagian dari program yang diupayakan untuk memastikan legalitas dan kejelasan statusnya.

Pemetaan tanah yang belum terdokumentasi, khususnya yang berbatasan dengan kawasan hutan, juga akan menjadi perhatian utama. Langkah ini dilakukan untuk mencegah konflik atau tumpang tindih batas antara tanah dengan area hutan.

"Terutama untuk pemetaan tanah-tanah yang belum ada petanya. Terutama tapal batas dengan hutan supaya nggak sering tabrakan," jelas Nusron. Selain itu, pemetaan tapal batas di kawasan transmigrasi juga akan menjadi prioritas agar tidak terjadi konflik dengan lahan yang telah ditetapkan untuk program transmigrasi.

Dana pinjaman ini juga akan digunakan untuk mengembangkan sistem informasi pertanahan yang lebih modern. Sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi pertanahan, meningkatkan transparansi, dan memastikan akurasi data pertanahan di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui berbagai program ini, diharapkan persoalan terkait pertanahan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Nusron menambahkan, 

"Pemetaan dan pendaftaran tanah adat, ulayat supaya tak terjadi masalah. Kemudian sistem informasi pertanahan. Itu aja, kayak gitu-gitulah."

Sumber pinjaman ini akan mendukung berbagai inisiatif strategis untuk memastikan pengelolaan lahan yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan di masa depan. (ant/nsp)