Lebaran Sudah Lewat, Wamenaker dan Aplikator Bahas Evaluasi Pemberian BHR Kecil untuk Ojol: Tidak Mungkin Beri Sanksi

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel menyoroti pemberian bonus hari raya (BHR) keagamaan bagi mitra pengemudi ojek online atau ojol.

Pihaknya akan melakukan evaluasi bersama sejumlah aplikator mencakup berbagai persoalan yang muncul, seperti jumlah BHR yang dianggap terlalu kecil hingga ketidakjelasan kriteria penerima bonus.

Pemerintah menilai perlu adanya pembenahan agar pemberian BHR ke depan menjadi lebih adil dan transparan.

Langkah evaluasi ini merupakan bagian dari upaya Kemnaker dalam memastikan bentuk perlindungan sosial yang lebih inklusif bagi pekerja di sektor informal, terutama pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

“Terkait kawan-kawan ada yang tidak dapat BHR, ada yang cuma dapat Rp50 ribu BHR-nya, tapi mereka, kawan-kawan aplikator tadi mengklarifikasi terkait kenapa ada yang dapat Rp50 ribu, kenapa ada tidak mendapatkan juga,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kemenaker RI, Kamis (10/4/2025).

Ia menjelaskan, perusahaan memiliki standar tertentu dalam menentukan mitra mana saja yang berhak menerima BHR. Namun, menurutnya, kriteria tersebut perlu dikaji ulang agar lebih terbuka dan adil.

Baca Juga

Viral Pemotor Hajar Pria Berjaket Ojol hingga Terkapar di Kelapa Gading, Polisi Ungkap Kronologi Sebenarnya

“Mereka ada kriterianya. Tapi, mereka akan melakukan evaluasi menyeluruh, karena jangan sampai kejadian di Lebaran kemarin itu terjadi di Lebaran ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, Noel menyebut salah satu poin evaluasi adalah bagaimana aplikator mendefinisikan tingkat keaktifan atau produktivitas mitra sebagai dasar pemberian bonus. Ia menilai, definisi tersebut belum cukup transparan.

“Terkait misalnya mereka (aplikator) mendefinisikan keaktifan dan sebagainya. Nah, dan kita tidak tahu ukuran aktifnya seperti apa. Tapi, mereka nanti akan mengevaluasi kategorisasi, kriteria, dan sebagainya. Karena kita tidak mau kawan-kawan ojek online ini terabaikan hak-haknya,” jelasnya.

Noel menambahkan bahwa pemberian BHR bagi mitra ojol dan kurir daring masih merupakan kebijakan baru, sehingga pemerintah belum bisa serta-merta menjatuhkan sanksi terhadap aplikator.

“Ya, ini keputusan yang baru. Kita tidak mungkin ingin memberikan sanksi ya, karena biar bagaimana pun platform digital ini juga punya peran memberi ruang pekerjaan,” ujar dia.

Noel menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang dapat menjamin kesejahteraan mitra pengemudi, tanpa menghambat perkembangan industri digital. Pemerintah, kata dia, harus hadir untuk menjembatani dua kepentingan sekaligus.

“Tinggal nanti regulasinya kita perkuat untuk kesejahteraan driver ojek online-nya. Itu yang paling penting. Karena kan dua-dua ini (negara) harus hadir (mengakomodir), tidak bisa tidak,” imbuhnya.

Noel menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa negara akan terus berperan dalam menciptakan kebijakan yang berimbang antara dunia usaha dan perlindungan pengemudi.

“Karena masing-masing ini beda karakter, beda iklim bisnis. Nanti kita cari formulasinya yang tepat. Karena kita tidak mau membuat regulasi malah merugikan. Karena prinsip negara itu kan harus melayani dua kepentingan. Pertama kepentingan industrial, kedua kepentingan kesejahteraan driver-nya. Nah, dua komponen ini harus terlayani," pungkas Noel. (ant/rpi)