Tegur Bupati Pati dan Gubernur Jateng, Mendagri Ungkap Soal Kenaikan PBB Ternyata Tak Pernah Sampai ke Pusat

Jakarta, tvOnenews.com - Usai geger demo besar di Pati, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ia sebelumnya secara langsung telah menegur Bupati Sudewo.

Teguran tersebut terutama terkait masalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% yang berujung pada penolakan keras dari warga Pati.

Tito mengaku telah menghubungi Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme penerapan kebijakan tersebut.

Ia menekankan pentingnya proses yang transparan dan mempertanyakan apakah keputusan itu telah melalui perhitungan matang.

Setelah teguran tersebut, Bupati Pati akhirnya mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2. Tito menyebut pihaknya kini tengah menelusuri latar belakang kebijakan itu, mengingat peraturan bupati mengenai penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan tarif PBB tidak pernah sampai ke Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi peraturan daerahnya memang dibuat oleh DPRD, tapi bersifat umum dan penentuan tarifnya oleh kabupaten dan kota. Penentuan angka NJOP dan PBB itu ditentukan oleh bupati dan wali kota dengan konsultasi. Yang me-review adalah gubernur. Makanya, tidak sampai ke saya, tapi ke gubernur,” kata Tito, Kamis (14/8/2025).

Baca Juga

Pemerintah Siapkan 3 Skema untuk Dukung Pembayaran PPPK di Daerah, Tito Pastikan Tak Ada yang Dirumahkan

Mendagri menjelaskan, siang ini pihaknya akan menggelar rapat daring dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi wilayah yang mengalami lonjakan tarif PBB.

Ia menegaskan, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa setiap kebijakan anggaran daerah, termasuk pajak dan retribusi, wajib melalui proses sosialisasi kepada masyarakat serta mempertimbangkan dampak dan kemampuan ekonomi warga.

"Ini harus betul-betul melihat salah satu klausul dari UU HKPD itu bahwa setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, misalnya pajak dan retribusi, itu harus ada proses sosialisasi. Kedua, mempertimbangkan betul dampak serta kemampuan ekonomi masyarakat. Ini yang kami nilai," ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (13/8), warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepat di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati.

Mereka menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya sebagai buntut polemik kenaikan PBB-P2. Massa menuding Bupati bersikap arogan dan tidak mengindahkan aspirasi masyarakat.

Aksi tersebut memanas hingga terjadi kericuhan dan bentrokan, memaksa aparat kepolisian mengambil tindakan represif dengan menembakkan gas air mata. (ant/rpi)