Cara Prabowo-Gibran Ubah Wajah Ekonomi Desa, Kemendes Ungkap Bagaimana Kopdes Merah Putih Jadi Penggerak Swasembada

Jakarta, tvOnenews.com - Perubahan besar dalam arah pembangunan pedesaan mulai ditunjukkan dalam satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Jika pada periode sebelumnya pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar melalui dana desa, kini orientasinya bergeser ke pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Pemerintah menilai fondasi fisik sudah cukup kuat, untuk itu saatnya desa didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dari desa untuk Indonesia.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), sebuah lembaga ekonomi baru yang dirancang hadir di setiap desa sebagai motor penggerak menuju swasembada desa.

Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa (Kemendes), Samsul Widodo, menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih dibentuk untuk mengonsolidasikan berbagai kelompok usaha yang sudah ada di desa.

Melalui koperasi ini, pemerintah ingin mengintegrasikan beragam entitas ekonomi desa, mulai dari badan usaha milik desa (BUMDes), kelompok tani, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga koperasi perikanan dan pertambangan skala kecil.

“Kopdes Merah Putih menjadi mesin untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di level desa. Ini bukan sekadar koperasi simpan pinjam, tapi wadah ekonomi produktif lintas sektor,” katanya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia bertema 'Potret Swasembada Pangan Pedesaan dan Target Desa Mandiri', dikutip Rabu (29/10/2025).

Samsul menambahkan, selama 25 tahun dirinya berkecimpung dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal, baru kali ini ia melihat koordinasi antar-kementerian yang begitu sinkron.

Sebelumnya, masing-masing kementerian berjalan dengan program dan kelembagaannya sendiri-sendiri.

Sebagai contoh, Kementerian Pertanian memiliki kelompok tani, Kementerian Pariwisata mengelola Pokdarwis, sementara Kementerian Desa membina BUMDes.

Kini, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, seluruh sektor diarahkan untuk bergerak bersama dalam satu sistem terpadu melalui Kopdes Merah Putih.

"Semua kementerian bergerak dan menggunakan satu kendaraan yang sama dan tujuan yang sama. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan Kopdes Merah Putih, Kementerian Desa juga, bahkan Kementerian Pariwisata untuk pengelolaan desa wisata," jelasnya.

Lebih jauh, Kopdes Merah Putih tidak hanya mengelola sektor pertanian dan pariwisata, tetapi juga diberi mandat untuk mengelola tambang hingga seluas 2.500 hektare.

Kewenangan ini mencerminkan besarnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan lembaga ekonomi desa dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri.

Samsul menegaskan, desa merupakan masa depan ketahanan pangan dan energi Indonesia. Dengan koperasi yang kuat dan terintegrasi, desa bisa mengelola produksi pertanian, peternakan, dan perikanan secara efisien, sekaligus memperluas akses pasar dan memperkuat ekonomi lokal.

Membangun Pasar dan Regenerasi Petani

Lebih lanjut, Samsul menyebut Kopdes Merah Putih harus dipahami sebagai mesin penggerak aktivitas ekonomi, bukan sekadar koperasi konvensional yang hanya mengurusi simpan pinjam. 

"Jangan berpikir simpan pinjam. Ini mesin untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di level desa," tegasnya.

Kopdes Merah Putih juga dirancang untuk berperan holistik dalam rantai ekonomi desa, yakni sebagai off-taker (penampung produk pertanian), melakukan hilirisasi produk lokal, hingga mengelola gudang penyimpanan. 

Menurutnya, kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menjadi pasar baru bagi hasil produksi desa. Menurut Samsul, program ini mendorong peningkatan kebutuhan bahan pangan seperti ayam, ikan, telur, hingga sayuran. 

Terlebih, saat ini sekitar 70 persen penerima manfaat MBG berada di desa, yang berarti peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja akan banyak terjadi di wilayah pedesaan.

“Program MBG menciptakan pasar baru senilai ratusan triliun rupiah per tahun. Dengan adanya pasar yang jelas, petani muda akan kembali tertarik bertani. Ini juga membuka peluang regenerasi petani,” tutur Samsul.

Ia melanjutkan, selain memperkuat pasar, pemerintah juga memastikan dukungan pendanaan melalui dana desa. Sejak diberlakukan pada 2015, total transfer dana desa telah mencapai lebih dari Rp680 triliun. 

Di era pemerintahan saat ini, minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan, dengan nilai rata-rata mencapai Rp14 triliun per tahun.

“Dana desa menjadi revolusi besar dalam pembangunan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah desa, dari dan untuk masyarakat desa,” kata Samsul.

Kemandirian Desa dan Sinergi Lintas Sektor

Kemendes sendiri menargetkan 115.000 desa di seluruh Indonesia berstatus mandiri pada 2026. Upaya ini didukung dengan 12 aksi prioritas 'Bangun Desa, Bangun Indonesia', termasuk pembangunan infrastruktur dasar, penguatan akses internet dan listrik pedesaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Samsul menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencapai target tersebut. Ia menyebut, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Komdigi kini turut berperan aktif memperluas akses layanan di desa.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Jalan, irigasi, listrik, dan internet di desa harus dikerjakan bersama. Prinsipnya gotong royong antar kementerian untuk kesejahteraan desa,” ujarnya.

Kopdes Merah Putih juga diharapkan menjadi jembatan antara petani dan pasar modern melalui model kerja sama seperti kontrak farming. Dengan kepastian pasar, petani dapat meningkatkan produksi secara berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi tawar mereka di rantai pasok nasional.

Samsul menegaskan bahwa masa depan Indonesia berada di desa. Ia mengingatkan pentingnya mencegah urbanisasi ke kota besar secara berlebihan dan lebih baik menciptakan lapangan kerja yang layak di wilayah pedesaan.

“Masa depan pangan dan energi kita ada di desa. Karena itu, kita harus membangun ekosistem yang membuat masyarakat nyaman tinggal dan bekerja di desa, tapi dengan penghasilan setara kota,” pungkas dia.

Melalui Kopdes Merah Putih, dana desa, serta integrasi program lintas kementerian seperti MBG, pemerintah optimistis mampu mempercepat terwujudnya desa mandiri dan swasembada pangan. Desa bukan lagi sekadar penerima program, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan dan kemandirian ekonomi nasional. (rpi)