Sengketa Kawasan GBK Memanas, Hamdan Zoelva Sebut Eksekusi Hotel Sultan Langgar Proses Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Sengketa Hotel Sultan di Kawasan Gelora Bung Karno saat ini tengah menghadapi tensi yang cukup panas.

Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menyatakan rencana pengosongan Kawasan Hotel Sultan tidak memiliki landasan hukum yang sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hamdan, upaya eksekusi tersebut dinilai terlalu dini karena proses hukum masih berlangsung dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga menilai pernyataan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia terkait pengosongan kawasan tersebut, tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.

Hamdan menganggap, pernyataan soal eksekusi Hotel Sultan menempatkan lembaga ekekutif seolah memiliki kewenangan yudikatif untuk memerintah dan menjatuhkan sanksi.

Ia menjelaskan, dalam perkara perdata antara PT Indobuildco melawan Menteri Sekretaris Negara RI dan pihak terkait, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang mengeluarkan putusan serta merta dan aanmaning yang memerintahkan pengosongan tanah dan bangunan di Kawasan Hotel Sultan.

Baca Juga

Di BayRun for Charity 2026, Dato Low Tuck Kwong dan HI Komit Bawa Hal Positif untuk RI

Namun demikian, Hamdan menegaskan putusan serta merta dan aanmaning tersebut mengandung cacat hukum sehingga tidak dapat dieksekusi.

Pertama, putusan serta merta itu tidak didasarkan pada putusan perdata sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa tanah HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora beserta bangunan di atasnya bukan milik PT Indobuildco atau bahwa kedua HGB tersebut telah dibatalkan dan dinyatakan gugur.

Karena itu, penerapan putusan serta merta tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000.

Kedua, penetapan eksekusi atau aanmaning dilakukan tanpa adanya penitipan uang jaminan ke pengadilan senilai objek eksekusi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

Ketiga, PT Indobuildco saat ini telah menempuh upaya hukum banding dan ke depan masih akan diajukan sejumlah gugatan perlawanan pihak ketiga atau derden verzet, sehingga perkara tersebut belum selesai secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Hamdan meminta Kementerian Sekretariat Negara untuk menahan diri dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga diperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.