Prabowo Bongkar Kebocoran Ekspor 34 Tahun: Rp15 Triliun Disebut Raib akibat Underinvoicing
- YouTube Setpres
Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik underinvoicing atau pelaporan nilai ekspor secara tidak sesuai dengan nilai sebenarnya terus berlangsung.
Menurut Prabowo, praktik tersebut telah terjadi selama 34 tahun dan menyebabkan potensi kekayaan negara yang hilang mencapai Rp15 triliun.
Prabowo menyebut underinvoicing pada dasarnya merupakan praktik pelaporan palsu dalam kegiatan ekspor. Barang yang dikirim dalam jumlah tertentu dilaporkan dengan jumlah atau nilai yang lebih rendah sehingga berpotensi mengurangi penerimaan dan menciptakan kebocoran ekonomi.
“Selama 34 tahun ini, kekayaan kita diselewengkan oleh prakter underinvoicing, intinya adalah laporan palsu. Jadi dia ekspornya yang dikirim 100 ton, tapi lapornya 50 ton. Dalam 34 tahun, kita hilang Rp15 triliun,” ungkapnya, Rabu (16/9/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan underinvoicing sebagai salah satu isu yang menurut Prabowo perlu segera dibenahi untuk memperkuat kesehatan ekonomi nasional. Ia menilai kebocoran yang dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang dapat menghambat upaya Indonesia mencapai kemakmuran.
Prabowo mengatakan data mengenai praktik tersebut baru muncul setelah dirinya menjabat sebagai presiden. Ia menduga lemahnya pengawasan dapat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum di dalam negeri.
“Ini bukan soal berani atau tidak berani, data ini keluar setelah saya menjadi presiden. Jadi di dalam negeri bisa pat gulipat, mungkin (oknum) bea cukai disogok, lembaga lain disogok,” kata Prabowo.
Bagi Prabowo, persoalan tersebut bukan sekadar persoalan administratif dalam aktivitas perdagangan. Ia mengaitkannya dengan kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama sekitar tujuh tahun berada di kisaran 5 persen per tahun. Namun, menurut dia, pertumbuhan tersebut belum otomatis membuat kondisi masyarakat rentan membaik.
“Jadi ini bukan soal berani gak berani, jadi saya harus, ini kalau kita biarkan ini, maka negara kita tidak akan pernah sehat dan makmur,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi penduduk miskin dan rentan miskin yang menurutnya masih meningkat, sementara jumlah masyarakat kelas menengah justru mengalami penurunan.
“Kan kita tahun 7 tahun belakangan ini, kita tumbuhnya 5 persen tiap tahun, penduduk miskin dan rawan miskin itu masa naik. Kelas menengah kok turun, berarti ada yang salah dengan sistem kita,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah perlu mencari sumber persoalan secara lebih mendasar. Sistem yang dinilai memiliki celah harus diidentifikasi dan diperbaiki agar kebocoran ekonomi tidak terus berulang.
“Jadi kita lihat, kalau ada penyakit ya kita lihat dan perbaiki,” ujarnya.
Prabowo juga menegaskan dirinya memahami bahwa langkah membenahi persoalan tersebut dapat menghadirkan risiko. Namun, ia menyebut menghadapi risiko merupakan bagian dari konsekuensi tanggung jawab sebagai presiden.
“Soal risiko, ya apa boleh buat. Kenapa saya mau jadi presiden kalau tidak bisa menghadapi risiko,” kata Prabowo. (agr/rpi)
Load more