Dwi Sasetyaningtyas ‘Diusir’ dari Indonesia, Alumni LPDP Itu Jawab Santai: Emang Udah di Inggris!

Dalam unggahan tersebut, Tyas menyampaikan pandangannya terkait fenomena warganet yang sering menyuruh orang lain keluar dari Indonesia ketika menyampaikan kritik.

“Kenapa sih hobi banget ngusir orang? Padahal rakyat jelita yang suka protes ini juga sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara, bayar pajak dan mencoba bersuara buat belain hak-hak rakyat lain,” tulisnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa kritik terhadap pemerintah sering berujung pada seruan agar seseorang meninggalkan negara.

“Pemerintah negara yang bobrok, kenapa rakyat yang malah harus pergi? Sebenarnya kita lagi ngomongin pemerintah atau penjajah sih? Kok mirip,” lanjutnya.

Dalam unggahan lain, Tyas bahkan menanggapi komentar warganet dengan nada santai.

“Dua tahun ini enggak tahu sudah berapa kali disuruh pindah keluar Indonesia, padahal mah emang sudah di Inggris,” tulisnya.

Baca Juga

Dwi Sasetyaningtyas Malah Naik Pitam Dengar Pernyataan Menkeu Purbaya, Alumni LPDP Itu Singgung Soal Pajak

Ia juga menambahkan bahwa meskipun tinggal di luar negeri, dirinya masih tetap memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia, termasuk membayar pajak.

“Cuma masih bayar pajak di Indonesia woi, kalau enggak ya ngapain,” tulisnya.

Sumber :

• ist

Imbas dari viralnya pernyataan kontroversial Tyas, aktivitas media sosialnya mengalami perubahan.

Akun TikTok miliknya yang sebelumnya cukup aktif kini sudah tidak ditemukan.

Saat ini, yang masih aktif hanyalah akun Instagram miliknya. Namun dari pantauan terbaru, akun tersebut juga belum menampilkan pembaruan unggahan terbaru terkait polemik yang sempat viral.

Kondisi ini membuat banyak warganet terus mencari perkembangan terbaru terkait kasus yang melibatkan alumni LPDP tersebut.

Kini, akibat polemik video viral mengenai kewarganegaraan anaknya, LPDP akhirnya menjatuhkan sanksi kepada pasangan alumni beasiswa tersebut.

Dwi Sasetyaningtyas dan Arya Iwantoro diketahui sama-sama dikenakan sanksi berupa pencantuman nama dalam daftar hitam atau blacklist.

Sanksi tersebut membuat keduanya tidak dapat menempati berbagai posisi di lingkungan pemerintahan. (adk)