Banyak Masalah dan Perundungan, Gus Yahya Sebut Pesantren Mendesak Butuh Standar Tata Kelola

Yogyakarta, tvOnenews.com- Tata Kelola yang berstandar seperti yang diterapkan pemerintah pada seluruh Lembaga Pendidikan formal perlu dilakukan di pesantren di seluruh Indonesia. Karena hanya dengan tata Kelola yang baik, pesantren bakal terhindar dari permasalahan kekerasan an perundungan yang belakangan marak. Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di sela Simposium Pesantren 2024 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Selasa.

"Sebetulnya pesantren-pesantren ini membutuhkan 'governance' (tata kelola), jadi harus ada cara untuk meng-'govern', untuk mengatur kehidupan pesantren-pesantren ini. Tidak boleh dibiarkan sendiri-sendiri tanpa diatur," katanya di sela Simposium Pesantren 2024 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Selasa.

Gus Yahya juga menyebut jumlah pesantren di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 40 ribu unit dengan total jumlah santri diperkirakan mencapai 12 juta orang.

Oleh karena itu, standar tata kelola menjadi kebutuhan mendesak diwujudkan guna mencegah permasalahan muncul di lingkungan pesantren.

"PBNU sendiri sudah cukup lama, sudah dalam waktu mungkin hampir setahun ini, sudah ada 'task force' (satuan tugas) khusus yang dibentuk untuk meng-'address' (menyoroti) masalah ini," kata dia.

Gus Yahya berharap, pemerintah dapat menyediakan ruang untuk bersama-sama membantu membangun tata kelola pesantren yang baik bersama PBNU.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Dampingi Wapres Gibran bersama Kapolri, Hadiri Haul Ke-55 KH Abdul Wahab Chasbullah di Jombang

"Supaya bisa lebih bisa kita atur, kita tata dengan lebih baik sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang lain, sekolah, perguruan tinggi. Sekolah-sekolah formal ini sebenarnya kan ada 'governance'," kata dia.

Dalam Simposium Pesantren 2024 bertajuk "Strategi Penguatan Pesantren Sebagai Pilar Masa Depan Indonesia" itu, ia menekankan bahwa pengakuan pemerintah terhadap pesantren melalui Undang-Undang (UU) Pesantren dapat diiringi pula dengan peningkatan kualitas pesantren.

"Jangan cuma didasarkan pada stereotip-stereotip, jangan cuma didasarkan pada mitos-mitos tapi harus sungguh-sungguh didasarkan pada realitas faktual yang berkembang," ujar dia.

Dia berharap, para kiai atau pengasuh ponpes tidak hanya berkutat pada urusan pengembangan internal lembaga pesantren tanpa memikirkan lingkungan masyarakat sekitarnya.