Sebut Ada Penguasa Berperilaku Seperti Orde Baru dan Lawan Konstitusi, Megawati Mengaku Direndahkan: Saya Sudah Jengkel!

Jakarta, tvOnenews.com-Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali mengecam keras adanya pihak-pihak yang disebut gunakan tata cara tak beretika dan melawan konstitusi untuk meraih kekuasaan. Melihat praktek tercela tersebut, Megawati merasa direndahkan, tak dihormati. 

"Ndak, kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah Presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," kata Megawati dalam Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se-Jawa di JIExpo Kemayoran, Senin (27/11).

Megawati juga menyindir pihak yang baru berkuasa berperilaku politik seperti Orde Baru. 
"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel tahu enggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" ujar dia.

Megawati memang tak menyebut siapa pihak pihak yang dimaksud, ia hanya menyebut jika persaingan sehat, partainya tak takut bersaing dalam pemulu 2024.

"Saya tentu tidak, apa, nurani saya ya terbuka dong, lho, ini bagaimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing (silakan). Ibu ini perempuan tapi Ibu petarung," ujar Megawati.

Baca Juga

Dikenal Mayoritas, Survei Ungkap Publik Puas Pelaksanaan Program MBG

Sebelumnya pada Minggu, 12/11/2023 Megawati Soekarnoputri telah merespon putusan MK No 90 dan menyampaikan indikasi kecurangan jelang Pemilu 2024. Dia pun mengingatkan agar kecurangan jangan sampai terjadi lagi.

"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," kata Megawati sebagaimana disiarkan di YouTube PDI-P.

Megawati mengatakan, yang terjadi di MK menyangkut putusan perkara tersebut menyadarkan semua pihak mengenai adanya manipulasi hukum.

Pada tempat yang sama, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo juga menyorot dugaan praktik kecurangan dalam pemilu 2024. Ganjar menyorot pertemuan organisasi perangkat desa, termasuk APDESI dengan pasangan Prabowo-Gibran yang menyiratkan dukungan 

"Saya titip betul-betul, kita dengarkan apa yang terjadi di sekitar. Saya sudah dapat laporan kades mulai diperiksa. Maaf, saya tidak bisa lagi diam. Akan saya bongkar apa yang sebenernya terjadi," kata Ganjar dalam Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se-Jawa di Jiexpo Kemayoran, Senin (27/11).

Hubungan Megawati dengan Presiden Jokowi disebut merenggang setelah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai pendamping Prabowo Subianto, setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat capres dan cawapres lewat keputusan No 90. 

Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) akhirnya membuktikan ada pelanggaran etika berat yang dilakukan eks Ketua MK Anwar Usman. Anwar Usman dicopot dari jabatan ketua MK dan dijadikan hakim non palu untuk kasus sengketa pemilu.

Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan juga menyoroti soal isu netral dan kecurangan yang berembus kuat jelang Pemilu 2024.

Saat berbicara di Rakornas Gakkumdu sekaligus deklarasi damai di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (27/11), Anies Baswedan menyebut netralitas aparat dan dugaan kecurangan merupakan tantangan serius bagi penyelenggara maupun pengawas.

"Berikutnya kita sama-sama jaga, karena baru pada pemilu kali ini, menjelang pilpres kali ini, keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat, saya rasa Bawaslu menyaksikan," kata Anies.

Ia menyebut ada penurunan kepercayaan dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Ini harus yang diperhatikan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. 

"Di pemilu-pemilu sebelumnya tidak banyak kita mendengar orang bicarakan tentang netralitas, bicarakan soal ketidakjujuran, tapi pemilu kali ini kita rasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan," katanya. (bwo)