Ditanya Hitungan Kerugian Negara Rp271 Triliun, Saksi Ahli Justru Malah Akui Malas Menjawab di Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis

Jakarta, tvOnenews.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Bambang Hero Saharjo sebagai Saksi Ahli Lingkungan Hidup dalam sidang lanjutan dugaan korupsi timah atas terdakwa Harvey Moeis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). 

Penasihat Hukum (PH) mananyakan rincian kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun yang dihitung oleh Bambang sebagai acuan Kejaksaan Agung dan BPKP.

"Karena kami tidak punya laporannya, apakah bisa ditunjukkan rincian yang IUP PT Timah tadi, yang 88.900 hektare itu. Data bukaannya, apakah ada rinciannya itu di IUP mana saja, karena kan IUP PT Timah itu kan ada 127," tanya PH kepada Bambang dalam keterangannya, Sabtu (16/11/2024).

Namun, Bambang tidak memberikan rincian dari perhitungan total IUP seluas 396.000 hektar.

Dia hanya membeberkan bahwa 75.000 ha terdapat di kawasan hutan, dan 95.000 di kawasan non hutan.

Baca Juga

Daftar Napi Kelas Kakap yang Disebut Ada di Lapas Kelas IIA Cibinong, dari Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf hingga Harvey Moeis

"Fokusnya itu pada yang tadi 396.000 hektare sekian itu, dan di dalam itu kami temukan ternyata 75.000 hektare itu ada di dalam kawasan hutan, dan yang 95.000 hektare sekian itu ada di dalam non kawasan hutan," jawab Bambang.

Tidak puas dengan jawaban Bambang, PH kembali mempertanyakan pembagian kluster yang dilakukan oleh Bambang apakah hanya di IUP PT Timah, atau ada juga IUP bukan milik PT Timah.

"Kalau memang itu IUP PT Timah, apakah bisa kami ditunjukkan, karena kan ada 127 (IUP PT Timah)," tanya PH.

"Saya tidak bisa (menunjukan) Yang Mulia," jawab Bambang.

Hakim menegaskan kembali kepada Bambang, apakah pihaknya bisa menunjukan rincian dari perhitungan kerugian lingkungan tersebut.

"Terus sekarang ahli bisa enggak menunjukan apa yang diminta oleh penasihat hukum terdakwa," tanya Hakim.

Setelah melakukan diskusi dengan JPU, Bambang masih tidak ingin menunjukan rincian hasil perhitungannya seperti apa yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung dan BPKP.

"Saya tidak mau menginikan lagi, yang jelas saya sampaikan bahwa rincian itu adalah IUP yang berada di dalam PT Timah dan di luar PT Timah dan sekali lagi khusus untuk smelter ini batasnya disini," jawab Bambang.

Kemudian, PH menanyakan apakah ahli melakukan pemisahan antara kerugian dari IUP PT Timah dan di luar PT Timah dari paparan yang ditampilkan dengan judul data luas galian tambang di masing-masing perusahaan.