Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty Lagi: Insentif untuk Pengemplang Pajak

Lebih jauh, ia menyebut program amnesti terlalu sering justru membuat sistem perpajakan kehilangan wibawa. Kepercayaan publik pada aturan yang konsisten akan terkikis, dan pada akhirnya melemahkan legitimasi pemerintah dalam mengelola fiskal negara.

Reformasi Pajak Jadi Prioritas

Menkeu menekankan bahwa jalan keluar bukanlah tax amnesty, melainkan konsistensi dalam reformasi perpajakan. Dari digitalisasi layanan, peningkatan kualitas audit, hingga penegakan hukum yang tegas, semua langkah itu lebih tepat untuk memperkuat basis penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah harus memberi insentif sehat berupa kepastian hukum, iklim usaha yang kondusif, serta pembangunan ekonomi yang merata. Dengan demikian, kepatuhan pajak meningkat bukan karena iming-iming pemutihan, melainkan karena kepercayaan terhadap sistem yang adil.

Tax amnesty memang mampu mendongkrak penerimaan dalam jangka pendek, namun menurut Purbaya, efek jangka panjangnya justru berbahaya. Pesan yang salah, ketidakadilan bagi pembayar pajak patuh, hingga risiko runtuhnya kredibilitas fiskal menjadi alasan kuat ia menolak kebijakan ini.

“Tax amnesty bukan solusi. Yang kita butuhkan adalah reformasi sistem pajak yang benar, bukan pemutihan berulang,” pungkasnya. (nsp)

Baca Juga

Purbaya Sebut Perlindungan Hukum ke Pembeli Patriot & Merah Putih Bond Beda dengan Tax Amnesty, Ini Penjelasan Menkeu