KUHAP Baru Tegaskan Batas Wewenang Aparat, Eddy Hiariej: Penangkapan Tanpa Izin Demi Cegah Tersangka Kabur

Adapun penahanan, kata Eddy, dipengaruhi kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam. Ia mencontohkan wilayah kepulauan yang aksesnya sangat terbatas, sehingga proses perizinan berpotensi membuat aparat kehilangan kendali atas tersangka.

“Mengapa ini tanpa izin? Letak geografis di Indonesia jangan dibayangkan Pulau Jawa, di Maluku Tengah itu ada 49 pulau, jarak 1 pulau ke ibu kota kabupaten itu 18 jam, cuaca ekstrem kapal motor tak bisa berlayar 1-2 minggu, kalau minta izin, tersangka keburu kabur siapa mau tanggung jawab? Jadi letak geografis itu yang pertama,” terangnya.

Meski demikian, Eddy menegaskan tiga tindakan tersebut tetap berada dalam pengawasan hukum karena menjadi objek praperadilan. Masyarakat dapat menguji keabsahan tindakan aparat melalui mekanisme tersebut.

“Kemudian Eddy menyinggung kalau penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan merupakan objek praperadilan,” tulisnya.

Ia juga mengingatkan bahwa KUHAP baru bahkan memperluas objek praperadilan di luar upaya paksa, termasuk ketika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh penyidik.

“Ada 3 objek praperadilan di luar upaya paksa itu, kalau teman-teman melapor ke polisi mengenai perkara, ternyata perkara itu tak ditindaklanjuti penyidik, saudara bisa praperadilan,” pungkas Eddy.

Baca Juga

Lima Penetapan dalam Kepailitan PT Kedap Sayaaq Dipertanyakan, PN Surabaya Lakukan Pengecekan

Dengan pengaturan tersebut, pemerintah menegaskan KUHAP baru dirancang untuk menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan kontrol ketat terhadap kewenangan aparat, sekaligus memberikan ruang perlindungan hukum bagi masyarakat. (agr/rpi)