Kehadiran Prajurit TNI di Sidang Nadiem Disorot Hakim, Ini Penjelasan Resmi TNI dan Jaksa

Jakarta, tvOnenews.com — Kehadiran tiga prajurit TNI dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menjadi sorotan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Posisi para prajurit yang berdiri di barisan depan pengunjung ruang sidang sempat dipertanyakan langsung oleh hakim saat persidangan berlangsung.

Peristiwa tersebut terjadi saat sidang dengan agenda pembacaan eksepsi oleh tim penasihat hukum Nadiem, Senin (5/1). Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah menghentikan sementara jalannya sidang untuk menanyakan asal dan keperluan tiga prajurit TNI yang berdiri tepat di depan area keluar-masuk ruang sidang.

“Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya?” ujar hakim di ruang sidang.

Hakim kemudian meminta ketiga prajurit tersebut menyesuaikan posisi karena dinilai mengganggu jalannya persidangan dan pandangan pengunjung, termasuk kamera peliputan. Majelis hakim meminta mereka berpindah ke bagian belakang kursi pengunjung.

“Mungkin bisa ambil posisi jangan berdiri di situ karena mengganggu kamera. Bisa menyesuaikan, Pak, bisa mundur,” kata hakim.

Permintaan tersebut langsung diikuti oleh ketiga prajurit TNI. Setelah posisi dinilai tidak lagi mengganggu, majelis hakim mempersilakan sidang kembali dilanjutkan.

Baca Juga

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi, 5 Keberatan Hukum Ini Jadi Dasar Menggugat Vonis Kasus Chromebook

TNI Beri Penjelasan Resmi

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Aulia Dwi memberikan penjelasan resmi terkait kehadiran anggotanya di ruang sidang Nadiem Makarim. Ia menegaskan bahwa kehadiran tiga prajurit tersebut tidak berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan.

“Perlu dijelaskan bahwa keberadaan tiga orang anggota TNI di ruang sidang tersebut tidak terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. Kehadiran yang bersangkutan semata-mata menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Brigjen Aulia saat dikonfirmasi, Selasa (6/1/2026).

Aulia menjelaskan, pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan kerja sama resmi antara TNI dan Kejaksaan Agung. Kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) serta diperkuat oleh regulasi yang berlaku.

Menurutnya, kehadiran prajurit TNI sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

“Yaitu berdasarkan MoU antara TNI dan Kejaksaan, serta adanya permintaan pengamanan dari Kejaksaan kepada TNI. Hal tersebut juga sejalan dengan Perpres 66 tahun 2025, khususnya pasal 4 huruf b, yang menyebutkan perlindungan negara tersebut dilakukan oleh TNI,” jelas Aulia.

Tegaskan Netral dan Hormati Pengadilan

Kapuspen TNI menegaskan bahwa prajurit TNI tidak terlibat dalam proses hukum perkara Nadiem Makarim. TNI, kata dia, tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas dan menghormati independensi lembaga peradilan.

“TNI tetap menghormati independensi peradilan, bersikap netral, profesional, dan tidak terlibat dalam proses hukum perkara tersebut,” tegasnya.

Penegasan ini disampaikan untuk meredam spekulasi publik terkait kehadiran aparat militer di ruang sidang perkara korupsi yang menyita perhatian luas.

Jaksa: Pengamanan Sudah Sesuai Prosedur

Penjelasan senada juga disampaikan jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa Roy Riadi menegaskan bahwa keberadaan prajurit TNI di ruang sidang semata-mata untuk kepentingan pengamanan.

“Itu kan keamanan,” ujar Roy seusai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Roy menjelaskan, dalam penanganan sejumlah perkara, pengamanan di lingkungan Kejaksaan Agung maupun persidangan tertentu memang melibatkan personel TNI. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan penguatan pengamanan institusi kejaksaan secara nasional.

“Kami dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI,” kata Roy.

Ia menambahkan, Panglima TNI sebelumnya telah mengeluarkan surat telegram terkait kerja sama penguatan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dinamika Sidang Tetap Berjalan

Meski sempat ditegur dan diminta berpindah posisi, kehadiran prajurit TNI tidak mengganggu substansi jalannya sidang. Setelah pengaturan posisi dilakukan, tim penasihat hukum Nadiem melanjutkan pembacaan eksepsi tanpa hambatan.

Peristiwa ini sekaligus menegaskan pentingnya pengaturan pengamanan persidangan agar tetap menjamin rasa aman, tanpa mengurangi prinsip keterbukaan, kenyamanan, dan independensi proses peradilan di mata publik. (nsp)