Menkes Kena Semprot DPR, Banyak Aduan RS Masih Tolak Pasien BPJS Nonaktif

“Kalau ada yang merasakan ternyata tidak dilayani di rumah sakit, bisa langsung boleh ke saya,” kata Budi.

Ia menegaskan, pengawasan di lapangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas kesehatan.

“Karena memang yang kontrol langsung Pemda ya, ada di Dinkes,” ujarnya.

Namun, DPR kembali mendesak agar Kemenkes tidak sekadar menunggu laporan, melainkan proaktif membuka kanal pengaduan resmi yang mudah diakses publik.

“Buka saja sampaikan, di mana, nomor telepon berapa, supaya kita di sini tidak main-main kucing-kucingan lagi,” kata Felly.

Felly bahkan mengingatkan kondisi masyarakat yang membutuhkan layanan cepat, bukan prosedur berbelit.

Baca Juga

Soal Kasus Pelecehan di Fakultas Hukum UI, DPR Wanti-wanti: Hukum Harus Tegak Lurus Tanpa Lihat Latar Belakang Sosial Pelaku

“Ini orang sudah setengah, sudah mau mati terus baru tadi Bapak bilang sampaikan, aduh Pak, ribet banget,” ujarnya. (rpi/dpi)