Usai Tambang di Bogor Ditutup KDM, Bupati Siapkan Rp100 Miliar untuk Pembangunan Jalan Khusus

tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dalam melakukan evaluasi dan penataan ulang aktivitas tambang di wilayah Bogor, khususnya kawasan Parung Panjang dan sekitarnya.

Dukungan itu disampaikan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade. 

Ia mengatakan evaluasi tata kelola tambang dilakukan bersama para akademisi dari Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor.

“Untuk melakukan evaluasi pembenahan tambang maka melibatkan para akademisi, ITB dan IPB dan itu didukung sepenuhnya oleh bupati dan wakil bupati,” ujar Jaro Ade, dilansir dari Antara.

Sumber :

• Istimewa

Siapkan Jalan Khusus Angkutan Tambang

Baca Juga

KDM Bocorkan Alasan Perubahan Pajak Kendaraan Motor menjadi Jalan Berbayar, Gubernur Jawa Barat Pastikan Bermanfaat untuk Warga

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pembangunan jalur khusus angkutan tambang sepanjang 11 kilometer.

Rencananya, jalan tersebut akan melintasi tiga kecamatan di kawasan Parung Panjang dan terhubung dengan jalan provinsi. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menegaskan aktivitas tambang tidak akan kembali dibuka sebelum infrastruktur pendukung benar-benar siap digunakan.

Menurut Jaro Ade, pembangunan jalur khusus itu diharapkan bisa mengurangi dampak lalu lintas truk tambang terhadap masyarakat sekitar.

“Pak Bupati sudah menyiapkan anggaran Rp100 miliar. Kami juga sedang berupaya kolaborasi dengan para pengusaha untuk hibah lahan agar bisa menekan anggaran APBD,” katanya.

Sumber :

• Antara

Penutupan Tambang Dinilai Punya Dampak Ekonomi

Meski demikian, penghentian total aktivitas tambang disebut berpotensi memicu kenaikan harga material bangunan karena pasokan harus didatangkan dari luar daerah.

“Kalau material belanja dari jauh, harga satuannya tidak masuk. Misalnya harga material Rp350 ribu per kubik, kalau dari luar bisa sampai Rp525 ribu sampai Rp550 ribu,” ujar Jaro Ade.

Ia juga mengingatkan agar proyek pembangunan tidak sampai terganggu akibat keterbatasan material.

“Yang harus diwaspadai jangan sampai pekerjaan di tengah jalan ditinggal karena tidak ada material,” lanjutnya.

Pro dan Kontra Tambang Jadi Sorotan

Penutupan tambang sebelumnya memang memunculkan pro dan kontra di masyarakat. 

Sebagian warga mendukung karena merasa terganggu oleh debu dan aktivitas truk tambang, sementara sebagian lainnya khawatir kehilangan mata pencaharian.

“Aspirasi yang pro dan kontra semuanya benar. Yang pro mungkin kehidupannya terdampak langsung kegiatan tambang, sementara yang menolak terdampak debu dan aktivitas angkutan,” kata Jaro Ade.

Sementara itu, Dedi Mulyadi tetap bersikeras tidak akan membuka kembali izin operasional tambang sebelum ada solusi menyeluruh bagi masyarakat.

Menurutnya, persoalan tambang bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga di jalur Parung Panjang yang selama ini terdampak kemacetan, polusi, hingga kecelakaan akibat aktivitas truk tambang.

Tambang Ditutup Sementara Sejak 2025

Sebagai informasi, Dedi Mulyadi sebelumnya telah menutup sementara aktivitas tambang di Parung Panjang melalui surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.

Dalam surat tersebut dijelaskan masih terdapat berbagai persoalan terkait aspek lingkungan dan keselamatan yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum. 

Aktivitas tambang juga disebut memicu kemacetan, polusi, kerusakan jalan dan jembatan, hingga meningkatkan risiko kecelakaan di kawasan tersebut. (gwn)