Belajar MBG dari Vietnam, India, dan Brasil: Piring Gizi, Tantangan Pendidikan, dan Taruhan Generasi Masa Depan

Oleh: Muhsin Budiono
Praktisi Industri dan Certified Professional Quality Engineer

Disclaimer: Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvOnenews.com. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

   Tahun 2026 akan menjadi tahun penting bagi kebijakan publik Indonesia. Salah satu alasannya adalah eskalasi besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—sebuah intervensi yang membawa niat mulia, namun juga konsekuensi fiskal dan tata kelola yang tidak sederhana.

Pada 2025, MBG masih “malu-malu” dengan alokasi sekitar Rp51,5 triliun. Angka tersebut relatif masih dalam batas aman APBN. Namun di 2026, anggarannya melonjak signifikan hingga diproyeksikan mencapai Rp335 triliun!

Yang kemudian memunculkan diskusi serius adalah fakta bahwa sekitar Rp223 triliun diantaranya bersumber dari anggaran pendidikan.

Lonjakan hampir lima kali lipat dalam satu tahun anggaran ini tergolong sangat agresif dan langka terjadi dalam praktik manajemen fiskal negara.

Baca Juga

Tak Lagi Andalkan Belanja Negara, Purbaya Pilih Manajemen Kas Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Ketika Gizi Diletakkan dalam Kerangka Pendidikan

Sumber :

• Antara

Premis dasar MBG sesungguhnya terlalu sederhana: Kalau perut kenyang, otomatis otak jadi cerdas. Aktivitas mastikasi dianggap sebagai bagian integral dari proses pedagogi primer.

Persoalan lanjutannya muncul ketika belanja makan ditempatkan sebagai komponen dominan fungsi pendidikan, tanpa pemisahan yang tegas antara investasi pembelajaran dan intervensi sosial.

Secara administratif, pendekatan ini memang membuat amanat konstitusi 20 persen anggaran pendidikan terpenuhi. Tetapi secara substansi, muncul pertanyaan penting:

Apakah peningkatan kualitas pendidikan benar-benar terjadi?

Risikonya jelas. Ketika porsi besar anggaran terserap ke logistik pangan, ruang fiskal untuk peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana belajar, riset, dan inovasi kurikulum menjadi semakin sempit. Padahal, di sanalah fondasi utama peningkatan kapasitas manusia dibangun.

Dengan Rp223 triliun, negara sejatinya memiliki banyak alternatif strategis untuk menggenjot kualitas pendidikan. Apa saja?

Kuliah gratis: Dengan Rp223 triliun, negara bisa menguliahkan 14,8 juta mahasiswa sampai lulus, tanpa biaya. Bayangkan ledakan kelas menengah baru yang akan terjadi 5 tahun mendatang.

Kesejahteraan guru: Dengan Rp223 triliun, negara bisa membayar 6,1 juta guru honorer dengan gaji layak. Biar mereka fokus mengajar, bukan fokus mencari sampingan, atau menjadi pengemudi ojek online sepulang mengajar.