Indikasi Tata Kelola Keuangan Melanggar Hukum Syara di Tubuh PBNU?
Surabaya, tvOnenews.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dari berbagai daerah di Indonesia menggelar pertemuan di Surabaya, Jawa Timur, untuk membahas dinamika internal terkait desakan mundur terhadap Ketua Umum PBNU, K.h. yahya cholil staquf atau Gus yahya.
Desakan mundur tersebut mencuat setelah pengurus harian Syuriah PBNU menggelar rapat yang menghasilkan keputusan agar Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari sejak keputusan disampaikan.
Jika tidak, Syuriah menyatakan akan memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Syuriah PBNU menilai ada dugaan pelanggaran prinsip dasar organisasi, terutama terkait kehadiran narasumber yang disebut berafiliasi dengan jaringan zionisme internasional dalam sebuah kegiatan PBNU.
Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama.
Menanggapi itu, Gus Yahya menegaskan bahwa Syuriah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan dirinya.
Ia menyebut keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum organisasi.
Gus Yahya juga menyebut adanya manuver terstruktur untuk menjatuhkan dirinya menjelang muktamar Nu.
Ia meminta seluruh pengurus NU tetap tenang dan menjalankan konsolidasi seperti biasa.
Situasi ini memunculkan dua posisi berbeda di tubuh PBNU. Di satu sisi, Syuriah mendesak pengunduran diri dan membuka peluang pemberhentian.
Di sisi lain, Ketua Umum menyatakan tidak akan mundur hingga masa jabatan berakhir pada 2026.
Hingga kini, belum ada sikap resmi lanjutan dari Syuriah PBNU setelah batas waktu tiga hari yang ditetapkan.
Konflik kepemimpinan ini masih bergulir tanpa kepastian, menunggu langkah organisasi berikutnya.
