Pandangan Prof. Gun Gun Terkait Penanganan Bencana di Sumatra-Aceh
Aceh Besar, tvOnenews.com - Pengamat komunikasi publik mengingatkan pentingnya protokol komunikasi bencana agar tidak terjadi kebingungan informasi di tengah masyarakat. Kurangnya orkestrasi informasi, menurutnya, dapat memunculkan blunder dan paradoks komunikasi.
Presiden Prabowo menegaskan penanganan bencana merupakan agenda prioritas nasional dan menginstruksikan seluruh jajaran kementerian serta pemerintah daerah untuk fokus bekerja hingga seluruh wilayah dan masyarakat terdampak pulih.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan akan memberi sanksi tegas bagi kepala daerah yang meninggalkan tugas saat kondisi bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar. Ia menegaskan tidak akan menoleransi kepala daerah yang abai.
Dalam rapat terbatas yang dihadiri jajaran menteri, TNI, Polri, dan Gubernur Aceh, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera.
Dalam laporan di lapangan, Presiden menyoroti percepatan penanganan darurat yang meliputi evakuasi, distribusi makanan, layanan kesehatan, akses logistik, hingga pemulihan infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan, listrik, perumahan dan fasilitas umum.
Pemerintah juga merencanakan rehabilitasi jangka menengah, termasuk perbaikan lahan pertanian dan kemungkinan relokasi warga di zona rawan.
Pemerintah juga menyatakan akan menindak tegas pelanggaran lingkungan yang berkontribusi pada bencana. Presiden telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang diduga terlibat perusakan hutan dan lingkungan, termasuk pencabutan izin usaha.
