OPM KKB Rekrut Masyarakat Sipil Jadi Anggota | tvOne Minute
Papua - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua merekrut masyarakat sipil untuk diajak bergabung menjadi anggota guna melawan TNI-Polri. Biasanya, targetnya adalah masyarakat yang tidak tercapai kesejahteraannya.
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKP) OPM disebutkan merekrut masyarakat sipil.
Dalam sebuah video yang beredar tampak seorang pria sedang mengajak masyarakat untuk tidak ikut dalam politik praktis Republik Indonesia.
“Atas nama seluruh jajaran tentara pembebasan nasional papua barat saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat pribumi yang mendiami wilayah Kabupaten Mimika, saya melarang keras tidak boleh mengikuti kegiatan politik Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini pemilihan bupati,” tuturnya.
Selain itu dirinya juga mengatakan anak papua yang melibatkan diri dalam pemilihan bupati, berarti anda adalah penjajah negeri ini.
“Mengapa saya harus mengatakan itu? Karena anda mempertahankan sistem Pemerintahan Republik Indonesia di tanah Papua. Saya menolak pengadaan politik praktik di atas tanah Papua untuk mempertahankan kepentingan mempertahankan sistem Pemerintahan Republik di tanah papua,” tambahnya.
Atas nama seluruh rakyat Papua Barat dan atas nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat organisasi papua merdeka, dirinya menyatakan sikap bahwa tidak boleh lagi masyarakat di wilayah Amungsa yang boleh mengikuti kegiatan pemilihan Bupati.
Pria tersebut juga menekankan bahwa akar masalah ada pada PT Freeport Indonesia. Selain itu, dirinya menjelaskan sejarah bagaimana tanah Papua diambil alih kedaulatannya oleh Freeport.
Tahun 1961 hak kedaulatan atas hak kedaulatan atas bangsa Papua itu sudah ada. Antara tahun 1962-1963 itu pengambilalihan administrasi Papua dari Belanda kepada Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA). Namun ada kongkalikong dan permainan busuk dilakukan oleh Pemerintah Amerika dengan Pemerintah Indonesia. Tahun 1967 terjadilah Agreement New York.
Pria tersebut juga meminta agar Pemerintah Amerika Serikat untuk segera menutup Freeport dan mengembalikan hak kedaulatan pada rakyat Papua. Dirinya menegaskan bahwa kunci merdeka untuk rakyat Papua tidak ada yang lain selain Freeport. Menurutnya, rakyat Papua akan merdeka jika Freeport tutup.
Selain itu, dirinya juga mengingatkan rakyat Papua yang merasa menikmati fasilitas dan hasil yang diberikan oleh PT Freeport untuk segera menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan di atas negeri sendiri. (awy)
Lihat juga:
