Mendagri Tito Sampaikan Update Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bencana Sumatra
Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memaparkan perkembangan penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Sumatera.
Pemaparan disampaikan dalam rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait.
Menteri dalam negeri menjelaskan, koordinasi awal dilakukan melalui rapat virtual dengan sejumlah pemerintah daerah terdampak, mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh.
Dalam rapat tersebut, pemerintah memetakan berbagai persoalan detail yang masih terjadi di lapangan.
Setelah koordinasi awal, Menteri Dalam Negeri turun langsung ke daerah untuk menggelar rapat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten.
Langkah tersebut dilakukan guna mengonfirmasi kembali kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam proses penanganan pascabencana.
Penugasan percepatan penanganan disebut mengacu pada keputusan presiden tertanggal 9 Januari. Sejak itu, pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan serta pembagian tugas melalui rapat satuan tugas yang melibatkan kementerian, lembaga, serta DPR.
Pemerintah juga menyebut mobilisasi penanganan bencana dilakukan secara nasional sejak hari pertama.
Presiden disebut langsung memberikan penugasan kepada TNI dan Polri untuk mengerahkan personel dan peralatan ke wilayah terdampak. Selain itu, BNPB, Basarnas, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, serta pemerintah daerah turut dikerahkan.
Total personel gabungan yang sempat diterjunkan mencapai sekitar 92 ribu orang, termasuk dari unsur kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Jumlah tersebut belum termasuk relawan nonpemerintah. Seiring situasi yang mulai membaik, jumlah personel kini dikurangi menjadi sekitar 35 ribu orang.
Selain personel, pemerintah juga mengerahkan berbagai peralatan pendukung seperti pesawat, helikopter, kapal, serta alat berat.
Tercatat sebanyak 27 unit pesawat dan sejumlah helikopter dikerahkan, termasuk dari TNI dan Polri. Ribuan alat berat juga disiagakan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mendukung proses pemulihan.
Pemerintah menegaskan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada relawan dan unsur nonpemerintah yang turut membantu penanganan di lapangan sejak awal kejadian.
