Halmahera Tengah Diminta Bangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi, Kepala BSKDN Dorong Perlunya Pembaruan

Lebih lanjut, dia menyampaikan, pemerintah saat ini tengah membahas bersama Kementerian Keuangan mekanisme penyaluran sekitar Rp1,8 triliun dana insentif fiskal yang akan diberikan kepada pemerintah daerah dengan kinerja inovasi terbaik. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas inovasi sekaligus pelaporannya melalui sistem Indeks Inovasi Daerah.

"Insentif tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada daerah yang mampu membangun ekosistem inovasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, inovasi yang dikembangkan harus memenuhi prinsip pembaruan, memberikan manfaat, dapat direplikasi, serta menjadi kewenangan pemerintah daerah," jelasnya.

Yusharto juga menekankan pentingnya membangun kebijakan berbasis bukti dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, inovasi yang didukung oleh data, hasil kajian, evaluasi program, serta praktik-praktik terbaik akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dia mendorong Bapperida sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan, riset, dan inovasi untuk menjadi penggerak lahirnya inovasi yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Halmahera Tengah melalui kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Yusharto juga mengapresiasi capaian Kabupaten Halmahera Tengah dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025. Halmahera Tengah berhasil mempertahankan predikat Inovatif dengan skor 61,47 melalui pelaporan 40 inovasi daerah.

Yusharto berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan inovasi, peningkatan kualitas pelaporan, serta pengembangan inovasi yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat. (rpi)

Baca Juga

Perkuat Tata Kelola Dana Bergulir, LPDB Koperasi Dorong Mitigasi Risiko hingga Kepastian Hukum