Gerakan Pangan Murah Beras SPHP Resmi Diluncurkan, PosIND Jadi Garda Terdepan Penyaluran Pangan Murah

tvOnenews.com - Pemerintah menggandeng PT Pos Indonesia untuk mempercepat distribusi bahan pokok dalam operasi pasar pangan murah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Program Operasi Pasar Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) resmi diluncurkan pemerintah pada Jumat (18/7/2025). Acara ini sebagai bagian dari Gerakan Pangan Murah (GPM) secara nasional.

Acara peluncuran Operasi Pasar Beras SPHP digelar di Kantorpos KCU Jakarta Flora, Fatmawati, Jakarta Selatan. Peluncuran ini ini menandai dimulainya distribusi beras murah kepada masyarakat dengan dukungan penuh dari PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, sebagai mitra penjualan utama.

Peluncuran GPM Beras SPHP ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Hadir juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dengan partisipasi aktif dari jajaran BUMN pangan dan TNI-Polri.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan operasi pasar ini merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Pemerintah melalui Bulog menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP dengan harga Rp62.500 per 5 kilogram (kg), atau Rp12.500 per kg di wilayah zona satu.

"Kita berharap ini dapat menstabilkan harga. Tapi kita juga sedang menyusun solusi permanen melalui pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai infrastruktur distribusi pangan langsung ke masyarakat. Jadi subsidi tidak lagi dicampur di pasar, tapi masuk langsung ke desa," kata Menko Pangan, Zulkifli.

Baca Juga

Pemerintah Pangkas Jumlah BUMN Secara Drastis, Targetkan Efisiensi Rp50 Triliun

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi, terutama untuk mencegah praktik oplosan. 

"Kalau ada yang oplos, harus ditindak tegas. Tapi juga kita bereskan dari hulunya," ucap Zulkifli Hasan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa peluncuran ini merupakan hasil rapat koordinasi tingkat tinggi lintas kementerian dan lembaga. 

"Target kami selain SPHP 1,3 juta ton, ada juga bansos 360 ribu ton. Total 1,5 juta ton. Kami optimistis dalam satu sampai dua minggu ke depan harga beras akan turun," ujar Amran.

Ia mengungkapkan saat ini sudah ada lebih dari 200 merek beras yang terindikasi dioplos. Pihaknya bekerja sama dengan penegak hukum, serta 13 laboratorium memastikan kualitas beras sesuai standar premium dan medium.

PosIND Jadi  Tulang Punggung Distribusi
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi turut angkat bicara soal pendistribusian SPHP. Ia menegaskan bahwa distribusi SPHP kini lebih masif karena melibatkan outlet-outlet BUMN.

"Semua masyarakat bisa membeli SPHP, maksimal dua kemasan. Ini upaya pemerintah agar SPHP tepat sasaran dengan harga terjangkau. Terima kasih kepada PT Pos Indonesia, ID Food, dan Bulog yang terlibat," jelas Arief.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menambahkan bahwa sebanyak 589 gerai SPHP telah diluncurkan serentak hari ini, dengan stok awal lebih dari 500 ribu ton beras. Ia menjamin kualitas beras SPHP aman, bersih, dan dikemas kuat agar layak didistribusikan ke seluruh Indonesia.

"Kami pastikan beras SPHP tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu," ucapnya.

Dukungan Kesiapan Logistik dan Teknologi PosIND
Sebagai mitra utama, PosIND mengoperasikan 3.800 outlet dari total 5.302 titik distribusi nasional. Hal ini menjadikan mereka sebagai BUMN dengan jaringan paling luas dalam program ini.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PosIND Tonggo Marbun menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh jaringan logistik dan sistem digital untuk menjamin distribusi tepat sasaran.

"Kami menggunakan sistem digital berbasis aplikasi untuk input data KTP pembeli dan pelaporan kepada Bulog secara real-time. Ini menjamin transparansi dan efisiensi," kata Tonggo.

Ia menambahkan bahwa PosIND terbukti sukses mendistribusikan pangan saat operasi pasar Ramadan dan Idulfitri 2025, sehingga menjadikan PosIND sebagai garda terdepan intervensi pangan berbasis BUMN.

Penyaluran ini juga dilakukan secara digital, sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis teknologi. Seluruh proses pendataan dan distribusi terkoneksi melalui sistem digital, guna memastikan transparansi, akurasi, dan kecepatan layanan dengan menggunakan Point Of Sales yang dimiliki oleh Pos Indonesia sehingga penyaluran Beras SPHP tepat sasaran yaitu kepada konsumen akhir.

Sumber :

• Istimewa

Sinergi Lintas Lembaga untuk Ketahanan Pangan
Program SPHP ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, BUMN, TNI-Polri, dan pihak swasta dalam menjamin keterjangkauan dan ketersediaan pangan pokok. Pemerintah menargetkan program ini berjalan hingga akhir 2025, dengan evaluasi berkala untuk menjaga efektivitas penyaluran.

Dengan pelibatan aktif PosIND, operasi pasar kini menjangkau lebih luas hingga ke pelosok desa. PosIND menyatakan siap terus mendukung pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui kekuatan logistik dan teknologi yang dimilikinya.

"Dengan semangat melayani negeri, PosIND hadir bukan hanya sebagai mitra logistik, tapi juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan rakyat," kata Tonggo Marbun.

Harga dan Ketentuan Pembelian Beras SPHP
Untuk menjamin keadilan dan keterjangkauan, setiap konsumen dibatasi pembelian maksimal dua kemasan 5 kilogram (2 pax). Berikut harga beras yang ditetapkan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di masing-masing zona.

Harga beras SPHP ditetapkan berdasarkan zona sebagai berikut:
- Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi): Rp12.500/kg
- Zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan): Rp13.100/kg
- Zona 3 (Maluku dan Papua): Rp13.500/kg

Setiap konsumen hanya diperbolehkan membeli maksimal dua kemasan 5 kg per hari, untuk memastikan pemerataan distribusi dan mencegah penimbunan. 
Dengan semangat “Melayani Negeri”, PosIND berkomitmen mendukung pemerintah dalam menjamin keterjangkauan dan ketersediaan pangan pokok sebagai bagian dari kontribusi nyata untuk Indonesia yang lebih sejahtera.(chm)