Terlibat Korupsi Pengadaan ATK, Mantan Kadis PPKB Provsu Divonis 1 Tahun Penjara

Medan, tvOnenews.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Hidayati. Vonis itu terkait perkara korupsi pengadaan alat tulis kantor (ATK), peralatan rumah tangga dan lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran (TA) 2020.

"Selain itu, terdakwa dikenakan pidana Rp50 juta subsider (bila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan) 1 bulan penjara," ucap Ketua Majelis Hakim, Sarma Siregar, di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (6/4/2023).

Dari fakta terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat(1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan subsider.

UU itu menyebutkan perbuatan secara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sarma mengatakan, hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mengakibatkan kerugian keuangan negara dan menghambat kegiatan masyarakat dalam pembangunan.

"Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit, sopan di persidangan dan masih memiliki tanggungan keluarga," ucapnya.

Baca Juga

Tiga Terdakwa Suap Jabatan Desa Kediri Jalani Sidang Vonis di Tipikor Surabaya

Namun, majelis hakim tak sependapat dengan JPU mengenai pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) keuangan negara atau nihil.

Hal ini dikarenakan uang sebesar Rp84.299.892 yang dititipkan terdakwa ke Rekening Penerimaan Lainnya (RPL) Kejari Medan dan mobil Fortuner yang dititip ke Satpol PP dikonversi senilai Rp203.442.537 menutupi UP kerugian keuangan negara sebesar Rp287.742.749. Sedangkan mengenai mobil Toyota Fortuner yang dijadikan dalam perkara tersebut dikembalikan ke Dinas PPKB Sumut.

Setelah itu, majelis hakim maupun penasihat hukumnya (PH) sama-sama memiliki hak selama 7 hari untuk menentukan sikap. Apakah menerima atau banding atas putusan yang baru dibacakan. (ant/wna)