Ditetapkan Tersangka Kasus Gratifikasi, Wabup PALI Praperadilankan Kejati Sumsel

Palembang, tvOnenews.com – Sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nonaktif, Iwan Tuaji, terhadap Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Jumat (7/8/2026).

Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji, ditetapkan tersangka oleh penyidik kejaksaan Tinggi Sumsel atas kasus dugaan praktik suap dan gratifikasi dalam pengurusan proyek di lingkungan Pemkab PALI Tahun Anggaran 2024.

Sidang yang dipimpin hakim tunggal Sangkot Lumban Tobing itu memasuki agenda pemeriksaan Dr Derry Angking Kesuma, ahli hukum pidana dari Universitas STIPADA, yang dihadirkan pihak pemohon. 

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, ahli menjelaskan bahwa dalam hukum acara pidana terdapat alasan subjektif yang dapat dijadikan dasar penahanan terhadap seorang tersangka. Alasan tersebut meliputi adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, maupun memengaruhi saksi.

Meski demikian, ahli menegaskan bahwa alasan subjektif tersebut tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang dan harus didasarkan pada fakta serta pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau memengaruhi saksi merupakan alasan subjektif dalam hukum acara pidana. Namun penerapannya harus memiliki dasar yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku," ujar ahli di hadapan persidangan.

Baca Juga

Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Gubernur Ahmad Luthfi: Sudah Sampai Nyinyir Kami Ingatkan

Usai persidangan, ahli juga memberikan penjelasan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT), dalam hukum acara pidana. Menurutnya, suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tertangkap tangan apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, salah satu unsur penting dalam OTT, adalah tidak adanya jeda waktu antara dugaan tindak pidana dengan ditemukannya barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

"Kalau kita berbicara mengenai OTT, tadi sudah disampaikan ada empat kriteria. Salah satunya, sesaat pada seseorang ditemukan benda yang berkorelasi dengan tindak pidana. Frasa 'sesaat' itu tidak boleh ada jeda waktu, harus langsung serta-merta," jelasnya.

Ahli mencontohkan, apabila terdapat jeda waktu yang cukup lama, seperti satu bulan, dua bulan, atau tiga bulan, maka kondisi tersebut tidak lagi memenuhi unsur "sesaat" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tertangkap tangan.