News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Menohok Abraham Samad Sindir Pimpinan KPK yang Diduga Memeras SYL: Harus Gentlemen Ajukan Pengunduran Diri!

Menohok Mantan Ketua KPK Abraham Samad buka suara soal dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Selasa, 10 Oktober 2023 - 06:10 WIB
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
Sumber :
  • Antara

Karena KPK sendiri sudah melakukan penggeledahan, dan telah menyita sejumlah barang berupa mobil mewah Audi, senjata api hingga uang sekitar Rp30 miliar.

"Oleh karena itu, ini semua harus dibuka ke publik, kasus ini harus diusut dan dibawa ke pengadilan. Karenan di pengadilan nanti bukti-bukti akan berbicara, saksi-saksi akan berbicara, semua akan transparan, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Semua akan terlihat," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Abraham mengatakan jika kasus korupsi yang terjadi di Kementan tidak jalan dan kemudian hilang begitu saja, itu membuktikan bahwa betul ada pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Mentan SYL.

"Kenapa betul? karena buktinya kasus korupsi Mentan di KPK tidak berjalan," katanya.

Abraham Samad sangat mengapresiasi pihak kepolisian yang telah meningkatkan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL dari penyelidikan ke penyidikan.

"Paling tidak sudah ditemukan peristiwa pidananya. Kemudian yang kedua sudah ditemukan alat buktinya. Maka kami berharap kalau tidaak lama lagi Polda kan mengumumkan ststus tersangka, siapa yang terlibat dalam kasus pemerasan," kata Abraham.

Begitu juga di pihak KPK harus segera melakukan pengumuman secara resmi tindaklanjut dari kasus dugaan korupsi di Kementan.

"Bukan hanya pengumuman, tapi segera melakuka pemeriksaan terhadap Mentan SYL dan lain-lainnya kalau memang mereka terlibat. Kalau memang sudah ada tersangka, kalau habis diperiksa harus ditahan sesuai prosedur di KPK," bebernya.

Begitu pula kepolisian kalau misalnya sudah menetapkan salah satu komisioner jadi tersangka setelah pemeriksaan harus segera ditahan.

"Saya menghimbau bagi komisioner yang sudah merasa dirinya jadi tersangka harus mengundurkan diri," kata Abraham Samad.

"Harusnya juga pimpinan KPK yang sudah merasa melakukan pemerasan, harus gentleman juga mengajukan pengunduran diri, jangan sembunyi-sembunyi dong, agar supaya presiden bisa menunjuk pengganti untuk sementara. Karena kalau tidak mengundurkan diri, maka dia bisa menggunakan jabatannya untuk melakukan penghambatan terhadap jalannya proses pemeriksaan," pungkasnya.(muu)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

tvonenews

 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Tindak Korupsi Kawasan Hutan di Lampung, Kejagung Jampidsus 'Pamer' Uang Rp1 Triliun

Tindak Korupsi Kawasan Hutan di Lampung, Kejagung Jampidsus 'Pamer' Uang Rp1 Triliun

Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyita uang sebesar Rp1 Triliun lebih dan USD 166.000 terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT INHUTANI V Provinsi Lampung.
Pelabuhan Ciwandan Terapkan SLA dan SLG

Pelabuhan Ciwandan Terapkan SLA dan SLG

Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, Pelindo Regional 2 Banten terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima bagi pengguna jasa di Pelabuhan Ciwandan.
Seret Anggota Polri Terkait Kasus Suap Proyek di Bekasi, KPK Keluarkan Sprindik Baru

Seret Anggota Polri Terkait Kasus Suap Proyek di Bekasi, KPK Keluarkan Sprindik Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait kasus suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Indonesia dan 7 Negara Desak Dunia Ikuti Jejak Inggris Larang Impor dari Permukiman Israel Ilegal

Indonesia dan 7 Negara Desak Dunia Ikuti Jejak Inggris Larang Impor dari Permukiman Israel Ilegal

Indonesia bersama tujuh negara lainnya mendorong masyarakat internasional memperluas tekanan terhadap aktivitas permukiman Israel ilegal di Wilayah Pendudukan Palestina.
Jumlah Penumpang KA YIA PSO Meningkat, Wates-Bandara YIA Kian Terhubung

Jumlah Penumpang KA YIA PSO Meningkat, Wates-Bandara YIA Kian Terhubung

KAI Bandara mencatat pertumbuhan positif jumlah pengguna KA Bandara YIA Reguler (PSO) sepanjang periode 1 Januari–31 Agustus 2026 sebanyak 1.230.728 penumpang
Sekda Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Edison

Sekda Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Edison

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim, Yulius, Kamis (10/9/2026).

Trending

Jumlah Penumpang KA YIA PSO Meningkat, Wates-Bandara YIA Kian Terhubung

Jumlah Penumpang KA YIA PSO Meningkat, Wates-Bandara YIA Kian Terhubung

KAI Bandara mencatat pertumbuhan positif jumlah pengguna KA Bandara YIA Reguler (PSO) sepanjang periode 1 Januari–31 Agustus 2026 sebanyak 1.230.728 penumpang
Indonesia dan 7 Negara Desak Dunia Ikuti Jejak Inggris Larang Impor dari Permukiman Israel Ilegal

Indonesia dan 7 Negara Desak Dunia Ikuti Jejak Inggris Larang Impor dari Permukiman Israel Ilegal

Indonesia bersama tujuh negara lainnya mendorong masyarakat internasional memperluas tekanan terhadap aktivitas permukiman Israel ilegal di Wilayah Pendudukan Palestina.
KLH Dukung PPLI Perkuat Pengelolaan Limbah PCB, Targetkan Zero PCB 2028

KLH Dukung PPLI Perkuat Pengelolaan Limbah PCB, Targetkan Zero PCB 2028

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan komitmennya mendukung PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) dalam memperkuat kapasitas pengelolaan limbah
Mahasiswa Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Korupsi UIN Jakarta

Mahasiswa Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Korupsi UIN Jakarta

Ratusan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar aksi unjuk rasa.
Bea Cukai Sumbagbar Musnahkan 44,6 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp68,8 Miliar

Bea Cukai Sumbagbar Musnahkan 44,6 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp68,8 Miliar

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) & Bea Cukai Bandar Lampung musnahkan barang kena cukai (BKC) berupa 44.698.060 batang rokok
BAP Aliran Uang Rp40 Miliar Kasus TPPU Eks Jampidsus Dinilai Lemah Pembuktian

BAP Aliran Uang Rp40 Miliar Kasus TPPU Eks Jampidsus Dinilai Lemah Pembuktian

Isu terkait dugaan pemberian uang Rp40 miliar dari pengusaha properti Tan Kian kepada sejumlah pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan TPPU yang menyeret eks Jampidsus, Febrie Adriansyah tengah menjadi sorotan.
Sekda Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Edison

Sekda Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Edison

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim, Yulius, Kamis (10/9/2026).
Selengkapnya

Viral