Waspadai Rawan Kartelisasi, Mahasiswa Sebut Akan Ada Persatuan Rakyat Tumbangkan Rezim Oligarki pada Pilpres 2024

Jakarta - Kondisi jelang Pemilu 2024 disinyalir ada kekuatan oligarki yang akan menguasai publik dengan menggiring ke calon yang ramah kartel oligarki.

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyebut persatuan rakyat akan menumbangkan rezim oligarki di pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024. 

Wakil Sekretaris Jendral PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Hasnu mengungkapkan, saatnya rakyat bangkit dan bergerak untuk melawan dominasi rezim oligarki. Baginya, konstruksi perpolitikan Indonesia saat ini tengah dihadapkan kepada kartel oligarki 

"Apakah rakyat mau jika rezim otoriter berkuasa lagi? di mana cara kerja rezim otoriter itu negara melakukan tindakan represi, hilangnya demos (rakyat), anti demokrasi, produk Undang-undang buruk, dan ketakutan publik dalam beraspirasi. Sistem centralies-militeris harus berakhir di Pilpres 2024," Ujar Hasnu melalui keterangan kepada wartawan, Selasa (21/06).

Menurut Hasnu, saat ini otoritarianisme baru sebetulnya kerawanan lama dalam bungkus baru dalam sistem politik di tanah air. 

"Saat ini, negara tetap represi kok. Namun, kekerasan yang dilakukan negara dengan cara yang berbeda," ungkapnya.

Hasnu mengatakan jika dibandingkan dengan orde baru justru lebih kejam era sekarang. Sekarang, negara menggunakan instrumen hukum, instrumen demokrasi, instrumen teknologi, dan cyber."Itu lah yang sering digunakan rezim," tambahnya. 

Sekarang, kata Hasnu, demokrasi Indonesia di bawah kendali "kartel politik". Sekurang-kurangnya kita dapat mengukur dari empat aspek penting yang pertama, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan akademik, dan kebebasan aktivis dan pembela HAM. 

Padahal, jelas Hasnu, tujuan utama reformasi itu adalah mengoreksi otoritarianisme orde baru. Termasuk upaya rakyat dalam meruntuhkan dominasi oligarki warisan orde lama. 

Hasnu menjelaskan, era reformasi yang hampir berjalan seperempat abad ini, masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satunya, agar rakyat memastikan negeri ini tidak dicengkram oleh oligarki, serta kepemimpinan nasional kita di 2024 nantinya, bukan capres hasil operasi mindset dari oligarki. 

Sebagai rakyat, lanjut Hasnu, kita harus jujur mengatakan bahwa negara ini tidak dalam keadaan baik. Demokrasi dan negara tersandera oligarki. Untuk keluar dari situasi ini, maka rakyat wajib melawan, dengan tidak memilih capres desain oligarki melalui buzzer, framming media, lembaga survei bayaran. 

"Hanya persatuan rakyat lah yang akan mengakhiri kekuatan oligarki di panggung politik tanah air. Secara otomatis, rakyat akan mengakhiri produk undang-undang yang menguntungkan kelompok oligarki-kapitalis seperti revisi UU KPK, UU Minerba, dan Omnibus Law Ciptaker saat ini," jelas Hasnu.

Selanjutnya, kata Hasnu, rakyat harus mengalihkan suaranya kepada capres non-oligarki. Kalau tidak ada capres non-oligarki, rakyat berhak untuk tidak memilih. 

Hasnu melanjutkan, publik harus lebih cerdas saat Pilpres mendatang, melihat latar belakang, kapasitas, dan prestasi para capres yang akan berlaga di pemilu 2024. 

"Jika yang tampil dan terpilih adalah sosok-sosok capres dengan hanya modal pencitraan dan dari hasil manipulasi oligarki-kapitalis melalui lembaga survei berbayar, framing media, buzzer bayaran, maka apa yang bisa diharapkan bagi masa depan bangsa ini?," ujar Hasnu. 

Rakyat harus sadar, kata Hasnu, sesungguhnya, Pemilu itu momentum yang tepat bagi rakyat di negeri ini agar melakukan evaluasi, suksesi, memberikan hukuman, dan proyeksi atas masa depan negeri ini. Rakyat harus bersatu, rakyat harus berdaulat dalam menyonsong tatanan perubahan dan peradaban bangsa ke arah yang lebih beradab. 

"Pemilu 2024, rakyat harus berani untuk melawan. Kemudian, rakyat bisa memberi hukuman keras kepada parpol pada saat Pilpres dan Pileg. Jangan memberi suara kepada parpol yang mendukung capres dan caleg oligarki," tegas Hasnu. 

Ia mengatakan, rakyat harus khawatir dengan masa depan demokrasi di Indonesia ketika eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berkartel. 

"Sekarang terbukti, tidak ada oposisi, tidak ada suara kritis, di ruang publik terjadi pembungkaman dengan cara-cara baru terutama memanfaatkan pasukan cyber. Bagaimana mungkin konsolidasi demokrasi dapat berjalan?," jelas Hasnu. 

Padahal, jelas Hasnu, suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei). Mari tunjukkan kekuatan rakyat yang sebenarnya. 

Kedepan, tambah Hasnu, rakyat mengharapkan pemimpin bangsa yang besar ini harus memenuhi unsur terpenting, yakni berkarakter, berkompeten, berkapasitas dan visioner. Maka kita semua yakin, Indonesia 2024 menuju era kebangkitan, era perubahan, dan era demokratis.(PPK)