PDIP Bela Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang Copot Marullah Matali sebagai Sekda DKI

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendukung keputusan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono terkait pencopotan jabatan Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah DKI menjadi Deputi Gubernur DKI.

Gembong mengatakan pengangkatan Marullah sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta guna mempercepat roda pemerintahan.

“Deputi Gubernur diperlukan untuk percepatan roda pemerintahan DKI Jakarta. Memang rumahnya sudah ada, ya memang perlu ada penghuninya, logikanya kan gitu. Supaya bisa membantu Pj Gubernur dalam menjalankan tugas sehari-hari,” kata Gembong Warsono, saat dihubungi media, Senin (5/12/2022).

Kemudian, dia menjelaskan bahwa tugas Deputi Gubernur itu sendiri adalah pengejawantahan dari Wakil Gubernur. Sebagaimana telah tertuang di dalam amanat UU Pemprov DKI Jakarta Nomor 29.

“Salah satu kekhususan UU 29 itu adanya Deputi Gubernur, salah satunya itu tugas membantu Gubernur,” tuturnya.

Gembong pun menilai bahwa keputusan menghadirkan kembali fungsi tugas Deputi Gubernur jauh lebih baik daripada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) seperti di masa kepemimpinan eks Gubernur Anies Baswedan.

Baca Juga

Momen Puncak HUT DKI Jakarta, Ini Harapan Pasangan Pramono-Rano Karno untuk Warga

“Iya lah karena ini kan organisasi formal (Deputi Gubernur) dalam rangka melakukan percepatan pembangunan Jakarta. Pembagian tugas-tugas ke-Gubernur-an supaya terbagi habis,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Deputi Gubernur DKI Jakarta terbagi menjadi empat bidang. Antara lain:

Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata.

Pengamat: Heru Ugal-ugalan

Pengamat Politik Ujang Komarudin sebut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpin DKI Jakarta dengan ugal-ugalan.

Namun seperti itu lah keadaan politik di Indonesia dewasa ini. Ujang menegaskan bahwa politik kita kerap menyingkirkan orang-orang di masa kepemimpinan sebelumnya.

“Saya sudah katakan ya bahwa Heru itu memimpin Jakarta dengan ugal-ugalan. Itu lah di kita susahnya, ganti Kepala Daerah kebijakan berbeda, dan orang-orang Kepala Daerah yang lama itu pasti dihajar, diberhentikan, dicopot, disingkirkan. Ini yang tidak baik dalam kondisi politik kita,” kata Ujang, saat dihubungi media, Senin (5/12/2022).

Ujang pun menyayangkan keputusan yang diambil oleh Heru lantaran mencopot jabatan Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta.

Kabar tersebut pun disambut kekesalan oleh pihak Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Sebab, sudah menjadi tradisi di mana posisi Sekda DKI diisi oleh putra daerah (Betawi).

“Termasuk di DKI Jakarta, di mana Marullah si anak Betawi asli yang diangkat pada zaman Anies, karena dianggap orangnya Anies, karena dianggap orang yang tidak sepakat dengan Heru dan kelompoknya, maka disikat, dihabisi, diganti,” tegasnya.

Sehingga Ujang tidak heran apabila ada respon penolakan dari Forkabi. Dia menilai seharusnya Heru berkompromi saja, apalagi melihat kinerja Marullah telah sesuai dengan asesmennya ketika diangkat menjadi Sekda DKI.

Jika sampai alasannya lantaran Marullah adalah orang di masa kepemimpinan eks Gubernur DKI Anies Baswedan maka disingkirkan, itu mencerminkan bahwa Heru bukan lah sosok negarawan.

“Itu mencerminkan bahwa Heru bukan lah sosok negarawan, bukan sosok pemimpin yang bagus ketika pemimpinnya ugal-ugalan menghabisi lawan politik dia yaitu orangnya Anies. Saya sih melihat wajar orang-orang Forkabi itu memprotes kebijakan Heru yang ugal-ugalan yang tanpa arah, yang tak jelas arahnya ke mana,” pungkas Ujang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak menghargai putra Betawi usai mencopot jabatan Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.

Abdul Ghoni selaku Ketua Umum Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi) kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Heru.

“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena, harus ada etika. Saya tersinggung,” ujar Ghoni, melansir dari keterangan resmi, Senin (5/12/2022).

Lebih lanjut, Ghoni menegaskan bahwa Heru seharusnya paham posisinya sebagai Pj Gubernur tidak dapat berbuat semaunya. Terutama, selama ini masyarakat Betawi selalu hidup berdampingan dan rukun tanpa ketegangan.

Ghoni merunutkan, mulai dari masa kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur, dilanjutkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, hingga Anies Baswedan, posisi Sekda DKI Jakarta selalu diisi oleh putra daerah (Betawi).

Pj Gubernur Heru Budi Dinilai Tak Beretika

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak menghargai putra Betawi usai mencopot jabatan Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.

Abdul Ghoni selaku Ketua Umum Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi) kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Heru.

“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena, harus ada etika. Saya tersinggung,” ujar Ghoni, melansir dari keterangan resmi, Senin (5/12/2022).

Lebih lanjut, Ghoni menegaskan bahwa Heru seharusnya paham posisinya sebagai Pj Gubernur tidak dapat berbuat semaunya. Terutama, selama ini masyarakat Betawi selalu hidup berdampingan dan rukun tanpa ketegangan.

Ghoni merunutkan, mulai dari masa kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur, dilanjutkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, hingga Anies Baswedan, posisi Sekda DKI Jakarta selalu diisi oleh putra daerah (Betawi).

“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja, Heru tak memiliki etika dan tata krama. Menjadikan Uus Plt Sekdaprov itu tak beretika,” sindirnya.

“Ini merupakan penghinaan bagi warha Betawi. Sejak dulu enggak ada tuh, Gubernur DKI mengganti Skedaprov dengan Pelaksana tugas (Plt). Saya tersinggung,” sambungnya.

Kendati, Ghoni menyebutkan bahwa Heru sendiri tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat. Hanya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Pj. Sehingga alasan apa pun, anak Betawi tidak terima dicopotnya Marullah Matali sebagai Sekda.

Sebagai informasi, Heru Budi Hartono menunjuk Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menggantikan Marullah Matali yang ditempatkan pada posisi lainnya.

Marullah Matali sendiri ditempatkan pada posisi baru sebagai Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata. Baik Marullah dan Uus, keduanya dilantik di Balai Agung, Kompleks Balai Kota Jakarta oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pada Jumat (2/12/2022). (agr/mii/muu)