Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Dukung Swasembada & Hilirisasi Pangan, Usulkan Ikan Jadi Menu Program MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menyatakan komitmennya untuk mendukung program swasembada pangan melalui implementasi kebijakan pemerintah, mendorong hilirisasi, serta memperluas investasi di sektor pangan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, juga menyampaikan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengusulkan ikan, yang kaya akan protein, sebagai salah satu menu utama dalam program tersebut. Menurutnya, ikan memiliki kandungan gizi yang lebih unggul dibandingkan sumber protein lainnya.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diber

ikan kepada masyarakat," kata Yugi usai acara Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, (18/12). Dialog itu digelar dalam rangka mendukung target pemerintah dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Yugi menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Misalnya, daerah yang memiliki kelebihan hasil tangkapan ikan dapat mendistribusikannya kepada masyarakat, sementara daerah pegunungan yang minim hasil perikanan dapat mengandalkan sumber protein lain seperti ayam atau daging sapi.

Baca Juga

Hilirisasi Baterai EV Halmahera Dongkrak Energi MIND ID 90 Persen, Tapi Emisi Dipangkas 2 Juta Ton CO2e

"Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap nah itu kita sosialisasikan, supaya itu diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," jelas Yugi.

Yugi menyebutkan bahwa program swasembada pangan, hilirisasi pangan, dan Program MBG akan menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku bisnis di sektor kelautan dan perikanan. Hasil dari dialog tersebut akan diteruskan kepada Asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) dan Kadin daerah (provinsi) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses pemodalan," ungkap Yugi.

Menurutnya, Kadin berperan tidak hanya dalam mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan tetapi juga dalam memperkuat ekosistem logistik, meningkatkan inovasi dan teknologi, mendorong ekspor produk perikanan, serta memberdayakan UMKM di sektor ini.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Kadin telah merumuskan beberapa langkah strategis untuk mendukung swasembada pangan, termasuk:

1. Mendorong investasi di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, dan infrastruktur pendukung.

2. Menguatkan konektivitas antar-daerah untuk memperlancar distribusi hasil laut.

3. Mengembangkan teknologi berbasis digital, seperti pengawasan kapal, digitalisasi rantai pasok, dan manajemen stok berbasis data.

4. Meningkatkan promosi produk perikanan baik di pasar domestik maupun internasional untuk memperluas peluang ekspor.

Yugi menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar mereka dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global. Ia juga mendukung penerapan kebijakan yang berorientasi pada tindakan nyata di lapangan, sesuai filosofi Presiden Prabowo Subianto.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

"Yang penting filosofinya pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, termasuk:

• Luas laut 3,26 juta km².

• 17.508 pulau.

• Area tambak seluas 785 ribu hektar.

• Area budidaya air tawar seluas 2,8 juta hektar.

Produksi perikanan Indonesia terus tumbuh, dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,56% per tahun. Produksi perikanan tangkap tumbuh 5,41% per tahun, budidaya ikan tumbuh 2,40% per tahun, dan rumput laut tumbuh 0,55% per tahun.

Namun, tantangan di sektor ini juga cukup serius, seperti pencemaran lingkungan, penangkapan ikan berlebih (overfishing), masalah perizinan kapal tangkap, ketersediaan pakan budidaya, perubahan iklim, subsidi bahan bakar untuk nelayan, hingga aktivitas penangkapan ikan ilegal.

“Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan (overfishing), perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan illegal,” pungkasnya.

Hadir dalam dialog tersebut sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian Devi Erna Rachmawati, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Firman Soebagyo, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono, Direktur Rumput Laut KKP Nono Hartanto, Laksamana TNI (Purn.) Ade Supandi, serta Staf Ahli KSAL Laksda TNI Dato Rusman S.N. (nsp)