Ada Pungutan Baru untuk Badan Usaha Sektor Migas, Harga BBM Jenis Ini Bakal Naik?

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah baru saja menerbitkan aturan terkait iuran atau pungutan baru di sektor minyak bumi dan gas, melalui PP Nomor 9 Tahun 2025.

PP tersebut mengatur tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Aturan baru itu sebenarnya telah ditetapkan dan diundangkan sejak tanggal 20 Februari 2025.

Mengacu pada Bab 2 (Pasal 2-4) di PP Nomor 9 Tahun 2025 tersebut, dijelaskan bahwa setiap badan usaha di sektor hilir minyak dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia, wajib berkontribusi dalam bentuk iuran kepada pemerintah.

Adapun badan usaha yang diwajibkan membayar iuran adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Niaga BBM wajib membayar iuran kepada Badan Pengatur.

Selain itu, Badan Usaha yang melakukan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi, juga tak luput menjadi sasaran untu membayar iuran kepada BPH Migas.

Baca Juga

SPBU Khusus Petani Pertama di Indonesia Diresmikan di Merauke, Perkuat Dukungan BBM Subsidi untuk Produksi Pangan Berkelanjutan

"Iuran sebagaimana dimaksud merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," bunyi Pasal 2 ayat 5 dalam PP 9/2025, dikutip Minggu (2/3).

Artinya, semua iuran atau hasil pungutan yang dikumpulkan wajib disetorkan ke Kas Negara. Adapun kategori Badan Usaha yang wajib membayar iuran adalah sebagai berikut:

   - Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) BBM.

   - Pemegang Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading) BBM.

   - Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan BBM dan menjualnya ke konsumen akhir.

   - Pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan Hak Khusus.

   - Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi dan Hak Khusus.

Jenis BBM yang kena pungutan BPH Migas

Pungutan tersebut dikenakan berdasarkan pada volume bahan bakar minyak (BBM) yang dijual oleh badan usaha ke konsumen akhir (end user), serta  berdasarkan volume gas bumi yang diangkut atau dijual melalui jaringan distribusi.

Sementara, jenis BBM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. avgas (aviation gasoline);

b. avtur (aviation turbine);