Indobuildco Menang di PTUN, Surat Pengosongan Lahan dan Tagihan Royalti US$45 ke Hotel Sultan Dibatalkan

Jakarta, tvOnenews.com - PT Indobuildco memenangkan gugatan atas Kementerian Sekretariat Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Majelis hakim membatalkan surat perintah pengosongan lahan Kawasan Hotel Sultan serta pembatalan tagihan royalti sebesar US$45 juta atas penggunaan lahan berstatus HPL sejak 2007 hingga 2023.

Putusan tersebut tercantum dalam Perkara Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT dan dibacakan melalui sistem e-Court pada Rabu, 3 November 2025.

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menjelaskan bahwa gugatan diajukan karena adanya cacat prosedur dan cacat substantif pada surat-surat keputusan yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara terkait pengosongan lahan HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora, serta penagihan royalti.

Menurut Hamdan, majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan pihaknya setelah mempertimbangkan dasar hukum dan fakta persidangan.

“Alhamdulillah gugatan kami tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan TUN Jakarta,” ujar Hamdan Zoelva.

Baca Juga

Luas Objek Sengketa Kawasan Hotel Sultan Dianggap Berubah, Kubu Indobuildco Sebut Eksekusi Cacat Hukum

Dengan putusan ini, Hamdan menyatakan bahwa PT Indobuildco akhirnya memperoleh kepastian hukum atas status lahan yang selama ini disengketakan.

Ia berharap pemerintah menghormati putusan tersebut dan mengambil langkah sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), sengkarut pengelolaan Hotel Sultan sempat berujung pada perintah pengosongan kawasan tersebut. 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 November 2025 bahkan sekaligus menolak seluruh gugatan PT Indobuildco serta mengabulkan gugatan balik Kementerian Sekretariat Negara dan PPKGBK.

Oleh pihak Indobuildco, hal itu dinilai mengabaikan asas kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak yang selama lebih dari lima dekade secara sah menguasai dan berkontribusi besar terhadap Negara serta menjadi pelopor pengembangan kawasan tersebut.

Hamdan Zoelva menyampaikan bahwa tindakan pengosongan seharusnya hanya dapat dilakukan apabila status hak atas tanah telah dinyatakan secara jelas oleh pengadilan. 

"Tanpa itu, implementasi putusan dipandang sebagai langkah yang bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang objektif dan konstitusional," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Namun demikian, PTUN kini telah membatalkan surat perintah pengosongan lahan Kawasan Hotel Sultan serta pembatalan tagihan royalti sebesar US$45 juta. (rpi)