News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Mk Dpr

Pakar Hukum Jelaskan Mekanisme Pengganti Gibran yang Mundur dari Wapres

Pakar Hukum Jelaskan Mekanisme Pengganti Gibran yang Mundur dari Wapres

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto pada ...
Margarito Kamis: Putusan MA dan MK Jadi Dasar Sah DPR Makzulkan Gibran Lewat Hak Menyatakan Pendapat

Margarito Kamis: Putusan MA dan MK Jadi Dasar Sah DPR Makzulkan Gibran Lewat Hak Menyatakan Pendapat

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan fakta hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengunci perdebatan ...
Pakar Hukum Tata Negara: DPR Cukup Surati MA untuk Pemakzulan Gibran, Lalu Bawa ke Paripurna MPR

Pakar Hukum Tata Negara: DPR Cukup Surati MA untuk Pemakzulan Gibran, Lalu Bawa ke Paripurna MPR

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk memangkas tahapan prosedur politik yang berbelit-belit dan langsung -
DPR Serap Aspirasi Buruh, RUU Ketenagakerjaan Dikebut

DPR Serap Aspirasi Buruh, RUU Ketenagakerjaan Dikebut

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8), untuk menyerap masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
Komisi XIII DPR Nilai Putusan MK Bukan Bentuk Penolakan Program MBG

Komisi XIII DPR Nilai Putusan MK Bukan Bentuk Penolakan Program MBG

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sebagai bentuk penolak
Tok, MK Perintahkan Anggaran MBG Dikeluarkan dari Anggaran Pendidikan

Tok, MK Perintahkan Anggaran MBG Dikeluarkan dari Anggaran Pendidikan

Pemerintah maupun DPR RI diperintahkan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari anggaran bidang pendidikan di APBN.
DPR Minta Operator Telekomunikasi Segera Jalankan Putusan MK soal Sisa Kuota Internet Tidak Boleh Hangus

DPR Minta Operator Telekomunikasi Segera Jalankan Putusan MK soal Sisa Kuota Internet Tidak Boleh Hangus

Dalam putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, MK memutuskan sisa kuota internet yang sudah melewati masa tenggang tidak boleh dihanguskan oleh operator telekomunikasi
PUAN PAN Maraton Kaderisasi Perempuan: Tak Hanya Penuhi Kuota 30 Persen MK Tapi Menang Pemilu 2029

PUAN PAN Maraton Kaderisasi Perempuan: Tak Hanya Penuhi Kuota 30 Persen MK Tapi Menang Pemilu 2029

PUAN mulai menggenjot kaderisasi dan rekrutmen politik perempuan setelah putusan MK mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen Caleg perempuan
MK Tegaskan Jakarta Tetap Ibu Kota, Anggota Komisi II DPR: Pembangunan IKN Tetap Berlanjut

MK Tegaskan Jakarta Tetap Ibu Kota, Anggota Komisi II DPR: Pembangunan IKN Tetap Berlanjut

Menurut Romy, proyek pembangunan IKN tetap dapat dilanjutkan, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi nasional dan kemampuan negara saat ini.
Putusan MK Tegaskan Kewenangan BPK, Pakar: Tak Ada Lagi Instansi Lain Hitung Kerugian Negara

Putusan MK Tegaskan Kewenangan BPK, Pakar: Tak Ada Lagi Instansi Lain Hitung Kerugian Negara

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid mengatakan peran Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI kini menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
Kewenangan Audit Negara Dinilai Tumpang Tindih, DPR Sebut Situasi Kusut Pasca Putusan MK

Kewenangan Audit Negara Dinilai Tumpang Tindih, DPR Sebut Situasi Kusut Pasca Putusan MK

DPR RI menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam menentukan kerugian keuangan negara. 
Pakar Ingatkan MK Hormati Kewenangan DPR Soal Penunjukan Adies Kadir

Pakar Ingatkan MK Hormati Kewenangan DPR Soal Penunjukan Adies Kadir

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diingatka tak bisa mencampuri keputusan DPR RI yang memutuskan Adies Kadir sebagai Hakim MK.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Dalam narasi yang beredar di media sosial Threads, disebut bahwa insiden tersebut merenggut nyawa dua orang korban jiwa. Namun, belum diketahui kronologinya.
Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Dalam unggahan Threads-nya, pemilik akun @hungryfever memperlihatkan berbagai macam perhiasan berharga milik para tamu yang tertinggal selama bertahun-tahun.
Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Tijjani Reijnders Buka Suara soal Liga Arab Saudi, Sebut Premier League Terbaik

Tijjani Reijnders Buka Suara soal Liga Arab Saudi, Sebut Premier League Terbaik

Tijjani Reijnders meminta publik menilai sendiri Liga Arab Saudi, tetapi tetap menempatkan Premier League di posisi teratas dan Serie A di atas liga Saudi.
Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Klub Liga Italia, AC Milan kembali tertarik merekrut Juan Miranda dari Bologna pada bursa transfer. Bek kiri Spanyol itu kini tampil mengesankan di Serie A.
MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT