Pertahankan Disertasi Sistem Perwakilan dalam UUD 1945 yang Harus Diamandemen, Ismail Marzuki Raih Gelar Doktor

Semarang, tvOnenews.com-Disertasi dengan judul "Dinamika Sistem Perwakilan dalam Konstitusi Republik Indonesia: Perspektif Demokrasi Pancasila dan Filsafat Politik Islam".bisa dipertahankan dengan meyakinkan oleh Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk dihadapan penguji dalam Ujian Promosi Doktor Program Pascasarjana UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/7). 

Kajian berdasarkan dalam disertasi ini menerangkan tentang sistem perwakilan dalam UUD Tahun 1945, diambil dari pandangan terhadap demokrasi Pancasila dan Filsafat Politik Islam, sedangkan Konstitusi RIS dan UUDS tahun 1950 tidak sepenuhnya sesuai dengan demokrasi Pancasila dan filsafat politik Islam.

Sementara sistem perwakilan yang ada di dalam UUd Tahun 1945 (hasil amandemen) tidak sesuai dengan  demokrasi Pancasila dan filsafat politik Islam.

Dari Empat konstitusi tersebut di atas (uud 1945, Konstitusi RIS,UUDS 1950 dan UUD tahun 1945 hasil amandemen), satu satunya konstitusi RI yang tak menggunakan sistem perwakilan fungsional justru merupakan salah satu ciri khas demokrasi Pancasila.

Ismail Marzuki, M.A.Hk resmi menyandang gelar doktor usai sidang promosi doktor tema sistem perwakilan UUD 1945 wajib diamandemen di UIN Walisongo Semarang, Rabu (10/7/2024). (Istimewa)

Dalam penjelasan disertasi ini telah menghasilkan dimana sistem perwakilan di dalam UUD Tahun 1945 sebagai naskah asli berdasarkan tujuan demokrasi Pancasila dan Filsafat dalam politik Islam.

Baca Juga

Tingkatkan Kualitas Pesantren, Kemenag Wacanakan Program 1.000 Doktor Ma'had Aly

Sebaliknya, Konstitusi RIS dan UUDS Tahun 1950 berdasarkan hasil temuan disertasi ini tidak adanya kesesuaian secara penuh terhadap demokrasi Pancasila dan filsafat politik Islam.

Kemudian, hal ini persis dengan sistem perwakilan di dalam UUD Tahun 1945 dihasilkan dari amandemen tidak sepenuhnya serupa terhadap demokrasi Pancasila hingga filsafat politik dalam Islam.

Dari disertasi ini hanya UUD Tahun 1945 menjadi konstitusi RI tidak memiliki sistem perwakilan secara fungsional atau utusan golongan (functional representative).

Namun, UUD Tahun 1945 menjadi salah satu ciri khas menunjukkan adanya demokrasi Pancasila meski tidak menggunakan sistem perwakilan fungsional.

Disertasi Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk menjelaskan bahwa sistem perwakilan yang serupa terhadap demokrasi Pancasila dan filsafat politik Islam , yakni sistem perwakilan menggunakan proses rekrutmennya melalui tiga sistem perwakilan.

Tiga sistem perwakilan tersebut meliputi wakil rakyat yang terpilih melalui proses pemilihan umum political representative, wakil rakyat diutus berbagai golongan (functional representative), serta wakil rakyat diutus daerah (territorial representative).

Menurut disertasi ini, keberadaan tiga sistem perwakilan paling tepat dalam mewujudkan demokrasi pancasila.

Ini mengingat nilai-nilai Pancasila di antaranya nilai ketuhanan Yang Maha Esa, rasa persatuan, mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Kemudian, nilai Pancasila tersebut meliputi demokrasi perwakilan, menunjukkan kebijaksanaan hingga tanam nilai keadilan sosial harus dijalankan dengan sempurna.

Disertasi ini menegaskan dari hasil penemuan Dr. Ismail Marzuki bahwa perlunya dilakukan revitalisasi terhadap posisi dan fungsi MPR RI.

Menurut disertasi Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk, tempat kedaulatan rakyat ( paling harus dilakukan MPR RI.

MPR RI menjadi lembaga yang tepat sebagai lembaga tertinggi negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan adanya demokrasi Pancasila.

Fungsi revitalisasi MPR RI jika berdasarkan pandangan demokrasi Pancasila dan filsafat Politik Islam yang terjadi saat ini tidak cukup sebagai fungsi seremonial kenegaraan.

Revitalisasi MPR RI juga harus mengacu kepada hak konstitutionalnya dimana menjadi lembaga mempunyai hak memilih Presiden/Wakil presiden.

Tak hanya itu, MPR RI menggunakan hak konstitutional untuk menetapkan UUD, GBHN, serta TAP MPR RI.

Hal ini menjadi ciri khas demokrasi Pancasila jika hak konstitutional tersebut difungsikan MPR RI berdasarkan dari penelitian berbagai pandangan para pendiri bangsa yang memberikan manfaat sidang BPUPKI.

Maka, sistem perwakilan UUD 1945 memerlukan amandemen dari hasil penelitian disertasi ditulis oleh Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk.

Hasil penelitian tersebut yang menunjukkan perlu adanya amandemen demi tujuan kesamaan dengan ruh dari demokrasi Pancasila.

Tak hanya itu, Pasal-Pasal terkait sistem perwakilan UUD Tahun 1945 juga menunjukkan kembali keselarasannya terhadap norma yang berstatus secara fundamental.

Dr. ismail Marzuki, M.A.Hk juga menemukan dari hasil disertasi tersebut bahwa, sistem proporsional tertutup menjadi keselarasan bentuk mewujudkan demokrasi Pancasila.

Disertasi ini menerangkan bahwa partai politik akan menjalankan fungsinya dengan baik dan lancar jika menggunakan fungsi sistem proporsional tertutup dikenal cara seseorang menentukan pilihan partai politik.

Terakhir, sistem proporsional tertutup juga membantu sebagai cara mengatasi fenomena yang menjadi permasalahan sampai saat ini, yakni money politic.

Kketua sidang Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, dan Promotor Prof. Dr. Hj. Retno Sarswati, S.H., M.Hum menyampaikan pesannya di akhir sidang promosi doktor bahwa, disertasi ini dianggap sangat penting dan bermanfaat untuk khalayak.

Disertasi ini bisa menjadi salah satu ikhtiar dalam mengembalikan marwah demokrasi Pancasila sebagai acuan dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.

(hap)